Gubernur Diminta Jaga Kuota

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, menyatakan, pemerintah sulit memenuhi permintaan para gubernur untuk menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah provinsi.

Tanpa ada penambahan kuota itu pun, konsumsi BBM bersubsidi diperkirakan akan melampaui kuota dalam APBN Perubahan 2012 yang sebesar 40 juta kiloliter.

Menurut Jero Wacik, di Kantor Pusat Kementerian ESDM, Rabu (9/5/2012), semua gubernur meminta tambah kuota BBM bersubsidi, padahal kuota dalam APBN Perubahan 2012 sebesar 40 juta kiloliter, dan diperkirakan akan terlewati.

"Untuk kuota 40 juta kiloliter saja sudah kurang. Kalau semua minta tambah, maka saya bilang bahwa tidak mungkin menambah kuota," ujarnya.

Jero Wacik menambahkan, sekarang yang penting dilakukan adalah coba menangkapi yang bocor-bocor,  misalnya lari untuk pertambangan dan perkebunan di Kalimantan. Kalau dua itu dikontrol, dan tidak pakai BBM bersubsidi, mungkin cukup. "Jadi, BBM bersubsidinya hanya untuk rakyat," katanya.  

Kalau perusahaan pertambangan dan perkebunan punya tangki beli di Pertamina, maka nanti Pertamina akan menyuplai BBM nonsubsidi. "Tidak boleh lagi ada truk-truk tambang dan perkebunan yang antre di SPBU (stasiun pengisian bahan untuk bakar umum)," kata Jero Wacik.