Kolaka Butuh Rp 5 Miliar untuk Kembangkan Pariwisata

KOLAKA, KOMPAS.com - Buruknya pengelolaan obyek wisata di Kolaka, Sulawesi Tenggara membuat daerah ini tertinggal dalam bidang pariwisata. Padahal di daerah ini segudang obyek wisata tersedia mulai dari wisata pantai hingga hutan belantara, belum lagi peninggalan Perang Dunia II. Semua itu terbengkalai sehingga membuat obyek wisata di Kolaka tertinggal.

Menyikapi masalah ini, Dinas Pariwisata Kolaka mengklaim bahwa untuk mengembangkan obyek wisata di Kolaka butuh biaya yang besar. Setidaknya membutuhkan dana segar sebanyak Rp 5 miliar yang nantinya digunakan untuk membenahi segala infrastruktur pariwisata, termasuk perawatan kawasan wisata.

Selama ini pemda setempat hanya menyetujui satu hingga dua miliar saja untuk Dinas Pariwisata yang dimana angka ini dinilai sangat tidak cukup. Dinas Pariwisata Kolaka mengakui kalau memang tidak ada perawatan secara teratur terhadap obyek wisata. Sehingga seluruh obyek wisata di Kolaka terlihat kotor dan kumuh, yang dimana berdampak pada para pengunjung luar dan dalam kota.

"Sebenarnya kita di Kolaka ini sangat berpotensi sekali dari segi wisata. Dan memang juga bisa sumbang PAD dari pajak atau retribusi wisata. Yang jadi masalah adalah anggaran pengembangan obyek wisata kita di Kolaka. Saya sudah katakan sama pemda kalau optimalnya itu Rp 5 miliar sudah bisa digunakan untuk membenahi. Padahal kalau dikembangkan secara maksimal maka potensi pariwisata Kolaka besar sekali," ungkap Kepala Dinas Pariwisata Kolaka, Rais Galu, Kamis (25/4/2013).

Menurut Rais, di Kolaka sendiri mulai dari wisata pantai dan hutan tersedia. "Saya rasa kita di Kolaka lengkap kok obyek wisatanya. Kalau obyek wisata pantai itu ada empat tempat. Mulai dari Sungai Tamborasi. Kita juga punya obyek wisata air terjun. Belum lagi peninggalan Perang Dunia II. Pokoknya banyak lah yang bisa kita kembangkan di sini," tegasnya.

Rais optimistis bila penambahan anggaran Dinas Pariwisata Kolaka dipenuhi, maka dalam satu tahun pihaknya bisa meraih miliaran rupiah untuk pendapatan asli daerah.