Asita Manggarai Raya: TdF Tak Libatkan Pelaku Pariwisata Lokal

KUPANG, KOMPAS.com - Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Manggarai Raya, Nusa Tenggara menyatakan Tour de Flores (TdF) tidak mendatangkan manfaat bagi pelaku pariwisata lokal, terutama di Manggarai.

Ketua Asita Manggarai Raya yang (meliputi Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur), Evodius Gonsomer mengatakan seluruh rangkaian kegiatan TdF di Pulau Flores tidak melibatkan para pelaku pariwisata lokal.

"Padahal kami sangat membutuhkan pengalaman dalam mengelola agenda yang bertaraf international, seperti TdF ini, karena melalui TdF inilah para pelaku pariwisata lokal bisa belajar. Apalagi acara ini ada dana dari APBD," kata Evodius kepada KompasTravel, Senin (17/7/2017).

(BACA: Anggota DPRD NTT Sebut Tour de Flores Tak Beri Dampak untuk Masyarakat)

Padahal, menurut Evodius, acara TdF ini sebenarnya baik karena diadakan di Pulau Flores.

Namun ia menyesalkan sikap panitia yang tidak melibatkan pelaku wisata lokal. "Menurut Asita, acara TdF itu cuma untuk hura hura saja. Harapan kami, marilah kita buat acara ini sebagai acara kita bersama," tegasnya.

(BACA: Tour de Flores, Apa Manfaatnya untuk Warga NTT?)

"Ke depannya kita mau lihat, apakah pemerintah daerah dan Kementerian Pariwisata mau tidak mereka mendukung biaya acara-acara yang dibuat oleh para pelaku pariwisata lokal," sambungnya.

Menurutnya, harapan masyarakat NTT agar bisa dapat menikmati kesejahteraan dari keindahan alam yang sudah sangat tersohor di seantero dunia.

Peran pemerintah daerah bersama para pelaku pariwisata lokal sangat penting. Untuk itulah perlu diadakan pelatihan-pelatihan bagi para pelaku wisata lokal sehingga mampu melayani wisatawan yang berkunjung ke NTT.

"Kita hanya mau katakan jika TdF ini hanya untuk bisnis sekelompok orang, maka Asita Manggarai akan menjadi yang terdepan menolak dengan tegas acara ini," ucapnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD NTT Nelson Matara mengatakan, pihaknya akan memanggil Dinas Pariwisata NTT untuk melakukan evaluasi tentang kegiatan TdF guna mengetahui dampak yang dirasakan masyarakat.

Nelson pun berharap agar ke depan kegiatan TdF bisa diserahkan kepada pihak ketiga atau swasta untuk mengelolanya sehingga tidak membebani APBD I dan APBD II.