Polusi Udara di Jakarta, Menparekraf Anjurkan Naik Transportasi Umum

KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menganjurkan masyarakat untuk beralih naik transportasi umum sebagai upaya menurunkan polusi udara di Indonesia.

"Salah satu yang menjadi penyumbang (polusi udara) terbesar adalah transportasi," kata dia dalam program The Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Oleh karena itu, pihaknya mengurangi kendaraan pribadi untuk beralih ke transportasi umum dalam lingkup Kemenparekraf.

Ia melanjutkan, kualitas udara di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi belakangan memang semakin memprihatinkan.

Baca juga: Sandiaga: Indonesia Belum Alami Overtourism, tapi Perlu Antisipasi

Hal ini, menurut dia, disebabkan oleh beberapa fenomena seperti transportasi, industri, dan cuaca.

 

 

 

 

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas.com (@kompascom)

"Saya juga akan memulai untuk tidak menggunakan mobil, walaupun sudah menggunakan mobil listrik, saya akan mulai menggunakan kendaraan umum dan lari ke kantor sebagai bagian dari menurunkan polusi yang ada di Indonesia," kata Sandi.

Solusi atasi polusi udara di Jakarta

Sandi melanjutkan bahwa untuk solusi jangka panjang, harus ada peningkatan dari segi ruang terbuka hijau, serta konversi industri untuk menggunakan energi ramah lingkungan.

Baca juga: 10 Kota dengan Tingkat Polusi Tertinggi di Indonesia

"Kita melakukan konversi seperti yang kita lakukan di destinasi, untuk mesin-mesin yang tidak menggunakan energi ramah lingkungan dikonversi ke listrik," katanya.

Shutterstock/Deemerwha studio Menggunakan masker adalah salah satu cara mengurangi dampak polusi udara yang membahayakan kesehatan.

Serta, memastikan industri-industri yang ada di kawasan Jakarta untuk menerapkan scrubber atau tidak ada emisi karbon yang membahayakan masyarakat.

Baca juga: 6 Wisata Indoor di Jakarta, Hindari Polusi Udara

"Ini tentunya akan berdampak negatif terhadap pariwisata, jadi harus kita kontrol agar ini segera ada tindak lanjutnya, dan jangan sampai masalah ini berlarut-larut," pungkas Sandi.