Bagaimana Rencana Travel Bubble di Negara-negara ASEAN?

KOMPAS.com – Travel bubble merupakan dua atau lebih negara yang berhasil mengontrol virus corona sepakat untuk menciptakan sebuah gelembung atau koridor perjalanan.

Langkah ini dilakukan guna memudahkan penduduk dalam gelembung untuk bepergian, serta menghidupkan kembali bisnis yang sebelumnya tutup karena pandemi virus corona (Covid-19).

Beberapa analis memprediksikan, mengutip VOA News, negara-negara Asia Pasifik yang memiliki penanganan cepat terkait virus corona akan mempertimbangkan koridor perjalanan tersebut.

Salah satu analis tersebut adalah Gary Bowerman, Tourism and Consumer Analyst yang memiliki fokus pada Asia.

Bowerman menuturkan, saat ini sebagian besar negara tengah memperhatikan satu sama lain sembari melihat siapa yang akan bergerak lebih dulu.

Menurutnya, Australia dan Selandia Baru merupakan negara yang tepat untuk melakukannya. Keduanya merupakan negara-negara pulau yang lebih terpencil sehingga travel bubble bisa dilakukan.

“Bagaimana itu bisa berlanjut bagi seluruh dunia akan kita lihat. Saya rasa, banyak langkah awal akan datang dari Asia Pasifik hanya karena virus terlebih dulu ada di sini,” tutur Bowerman kepada Skift.

Melihat wabah SARS dan MERS, Bowerman mencatat, ada tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, serta hubungan yang erat antara negara-negara dalam wilayah tersebut.

Sebab, agar rencana travel bubble bekerja, negara-negara harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi di antara mereka bahwa masing-masing sudah melakukan pekerjaan mereka dengan baik terkait virus corona.

Tingkat kepercayaan juga mencakup bahwa masing-masing negara akan terus waspada. Jika tidak, membuka kembali pariwisata lintas perbatasan negara bisa mengarah pada lockdown kedua.

Lantas, bagaimana rencana negara-negara di ASEAN terkait travel bubble?

Singapura akan luncurkan fast lane

Minister for National Development Singapura, Lawrence Wong, menuturkan, diskusi seputar jalur khusus guna melanjutkan kembali perjalanan di ASEAN, bahkan blok yang lebih luas di Asia, harus dilakukan dalam waktu yang akan datang.

Oleh karena itu, mengutip Straits Times, Kamis (2/6/2020), kesepakatan bilateral yang tengah dibicarakan oleh berbagai negara harus rampung terlebih dahulu untuk memungkinkan pengaturan regional yang lebih luas.

“Beberapa gagasan jalur hijau dan travel bubble, banyak diskusi tengah terjadi sekarang di tingkat bilateral,” ungkap Wong kepada Straits Times.

“Namun pada masa yang akan datang, saya cukup yakin kita bisa memperluasnya ke konsep regional juga,” lanjutnya.

Pekan lalu, Singapura mengumumkan, mereka berencana meluncurkan pengaturan “jalur cepat” awal bulan ini dengan China.

Hal tersebut dilakukan guna memfasilitasi perjalanan esensial untuk tujuan bisnis dan dinas antara dua negara tersebut.

Aturan tersebut pertama akan berlaku bagi Singapura dan enam provinsi, atau perkotaan yang langsung berada di bawah pemerintahan pusat China.

Adapun kota yang dimaksud antara lain adalah Shanghai, Tianjin, Chongqing, Guangdong, Jiangsu, dan Zhejiang. Namun wilayah secara bertahap akan diperluas ke provinsi dan kota lain di China.

Wong menuturkan, gambaran penting dibalik rencana tersebut adalah pengujian virus corona dari keberangkatan, dan mugkin pada saat kedatangan.

“Lalu ada verifikasi tes. Dengan hasil tes, maka tidak perlu ada periode karantina. Saat seseorang berada di dalam negeri, kami akan membutuhkan beberapa mekanisme untuk bisa melacak di mana orang tersebut menggunakan TraceTogether,” tutur Wong.

Kendati demikian, Wong menegaskan, pengaturan tersebut akan terbatas pada perjalanan esensial guna mengontrol jumlah pelancong.

Diskusi fast lane Singapura sedang berlangsung dengan negara-negara lain termasuk Korea Selatan, Selandia Baru, dan Malaysia.

Thailand akan rumuskan perjanjian bilateral untuk travel bubble

Rumusan tersebut, menurut ajudan Perdana Menteri Thailand, Bansarn Bunnag, akan berlangsung dalam pertemuan virtual pada 26 Juni 2020. Perdana Menteri Prayut Chan-ocha- akan ikut dalam pertemuan tersebut.

Bansarn menuturkan, sejumlah wilayah di China, juga negara Jepang, Korea Selatan, Vietnam, dan Selandia Baru telah menunjukkan ketertarikan untuk menjelajahi kemungkinan travel bubble.

Pada Jumat (12/6/2020), Thailand mungkin membatalkan sebagian besar penertiban domestik usai melonggarkan lockdown beberapa pekan terakhir, usai kasus virus corona menurun.

Pariwisata domestik di Thailand telah dimulai kembali. Namun pada saat yang bersamaan, mereka berlakukan keadaan darurat hingga Juni.

Perbatasan negara dibatasi, dan sebagian besar penerbangan internasional dilarang masuk ke Negeri Gajah Putih.

Sebelumnya, Prayut menuturkan bahwa Thailand berencana untuk membuat travel bubble melalui kesepakatan bilateral yang dirancang untuk mengendalikan virus saat perbatasan negara dibuka kembali.

Adanya koridor perjalanan dengan negara-negara yang dianggap dapat mengendalikan virus dapat membuat wisatawan kembali tanpa harus melalui syarat karantina.

Indonesia akan bentuk travel bubble dengan empat negara

Indonesia berencana untuk merancang travel bubble dengan China, Korea Selatan, Jepang, dan Australia.

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Odo R.M Manuhutu, menuturkan, pembukaan travel bubble berkaitan dengan investasi di Indonesia.

“Target awal memang untuk business people. Namun tidak tertutup untuk wisatawan. Setelah mulai datang, secara alamiah juga akan mendorong wisatawan untuk berkunjung,” kata Odo dalam konferensi pers virtual, Jumat (12/6/2020).

Menurut Odo, travel bubble dengan keempat negara ini merupakan protipe sebelum Indonesia benar-benar membuka pariwisata bagi wisatawan mancanegara (wisman).

Kendati ASEAN tidak masuk dalam negara tujuan travel bubble, Odo mengatakan, hal tersebut masih didiskusikan.

Untuk saat ini, rencana pembukaan dengan empat negara tersebut merupakan prototipe sebelum Indonesia menarik negara-negara ASEAN lainnya ke dalam travel bubble.

Meski begitu, Odo mengatakan bahwa rencana bagi negara-negara ASEAN sudah mulai dibahas secara informal.

"Memang sudah ada pembahasan mengenai jalur laut. Ada usulan kapal feri antara Batam dengan Singapura," ungkap Odo.