PHRI Gianyar: Indonesia Bisa Contoh UEA untuk Buka Pariwisata Internasional

KOMPAS.com – Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Gianyar Pande Mahayana Adityawarman mengatakan bahwa Indonesia bisa mencontoh negara Uni Emirat Arab (UEA) terkait pembukaan pariwisata internasional.

UEA sendiri telah membuka pariwisata internasional sejak 7 Juli 2020 silam. Mereka menerapkan kebijakan yang cukup ketat, di antaranya syarat tes PCR sebelum keberangkatan, dan juga tes PCR yang dilakukan di bandara saat kedatangan.

“Mereka sudah buka border-nya dengan memberikan PCR pada saat landing. Mereka (turis internasional) harus membawa dulu PCR negatif yang diambil dalam kurun waktu 72 jam. Lalu pada saat landing mereka di-PCR lagi,” kata Adit saat dihubungi Kompas.com, Rabu (17/2/2021).

Biaya tes PCR ketika tiba di bandara tersebut sudah ditanggung oleh pemerintah UEA, seperti dikutip dari situs The National News. Salah satunya di Bandara Ras Al Khaimah yang ada di negara bagian Ras al Khaimah, UEA. 

Jika nantinya ada pelancong yang mendapatkan hasil positif Covid-19, maka diharuskan melakukan karantina di fasilitas yang disediakan pemerintah.

Penerapan di Bali

Adit berpendapat, sistem tersebut juga bisa diterapkan oleh pemerintah Indonesia, khususnya di Bali terlebih dahulu. Tujuannya tentu saja untuk menggerakkan kembali sektor pariwisata yang jadi tulang punggung perekonomian Bali.

“Bali itu kan hampir 90 persen warganya itu kan bergerak di bidang pariwisata atau bidang lainnya yang pada akhirnya bertumpu di pariwisaat. Sudah selama satu tahun ini kan bisa dianggap pengusaha ini tidak ada pendapatan sama sekali,” ujar dia.

Jika Bali bisa membuka pintu pariwisata mereka lebih cepat, maka pemulihan ekonomi pun akan bisa kembali berjalan.

Namun, tentu saja hal tersebut juga perlu melalui berbagai persiapan lebih dahulu. Serta ada pula faktor-faktor penting yang perlu dipikirkan oleh pemerintah.

Di antaranya adalah penerapan syarat masuk yang jauh lebih ketat dan juga persiapan infrastruktur yang memadai.

“Walaupun diawali dengan syarat-syarat yang ketat, tidak masalah. Yang penting dibuka dulu karena sampai sekarang kan kedatangan dari luar negeri secara riil masih tidak boleh,” imbuh Adit.

Menurut dia, Bali sudah cukup siap dalam hal sertifikasi kesehatan untuk menyambut wisatawan mancanegara (wisman).

Pasalnya, hampir seluruh hotel dan restoran serta tentu saja tempat wisata di daerah tujuan wisata, seperti Bali sudah mendapatkan sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE).

Sekarang ini, pemerintah bisa fokus untuk menurunkan kurva Covid-19 yang masih cukup tinggi di Bali sekaligus juga melakukan distribusi vaksin ke sana, sehingga bisa diciptakan herd immunity..

“Harapan kami, supaya vaksinnya bisa difokuskan dulu selain ke tenaga kesehatann dan teman-teman yang di garda terdepan di pariwisata, seperti staff hotel dan restoran. Kemudian juga masyarakat Bali,” papar Adit.

Walaupun masih banyak negara yang melakukan pembatasan perjalanan, dirinya yakin tetap akan ada wisman yang berani untuk liburan.

“Saya yakin ada. Kalau mereka mau travelling dengan risiko mereka sendiri, mereka akan jalan. Biasanya orang Eropa itu jalan-jalan setahun tiga kali. Sedangkan tahun ini mereka tidak ada jalan-jalan sama sekali,” tutur Adit.

Andalkan wisatawan nusantara

Adapun, saat ini pariwisata Bali hanya bisa mengandalkan wisatawan nusantara (wisnus) saja. Itu pun jumlahnya bisa dibilang sama sekali tidak banyak.

Terlebih semenjak ditetapkannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga beberapa tahap, jumlah kunjungan wisnus ke Bali sangat menurun.

Jumlahnya wisnus sempat meningkat cukup baik saat libur Natal dan Tahun Baru 2020/2021. Namun sekarang, dampak PPKM dirasa begitu besar. Banyak hotel di Bali yang tingkat keterisiannya hanya 2-5 kamar saja. Bahkan, ada pula yang sama sekali tidak terisi.

Para pengusaha, kata Adit, juga sudah banyak sekali melakukan pengurangan staff. Banyak staff yang hanya bisa bekerja 3-10 hari dalam sebulan dengan sistem pembayaran harian.