Protes Sewa Jip ke Petilasan Mbah Maridjan, Ini Kata Pengelola Jip

KOMPAS.com - Protes terkait obyek wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali ramai di media sosial. Kali ini, destinasi yang diperbincangkan adalah wisata di desa atau rumah Mbah Maridjan yang berlokasi di lereng Gunung Merapi, Sleman.

Adapun, yang tengah meramaikan media sosial adalah unggahan protes seorang wisatawan bernama Iqbal Basyari yang disetop petugas saat hendak ke Petilasan Mbah Maridjan. 

Sebagai informasi, melansir dari Kompas.com, almarhum Mbah Maridjan dikenal sebagai juru kunci Gunung Merapi yang fenomenal. Seorang abdi dalem yang menyerahkan sisa hidupnya untuk Merapi. 

Dalam unggahan tersebut, Iqbal mengatakan bahwa dirinya dipaksa untuk menggunakan jasa mobil jip dengan harga sewa yang mahal saat hendak menuju ke Petilasan Mbah Maridjan di Cangkringan.

Iqbal menceritakan, peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (30/5/2021). Pada hari itu ia bersama dengan keluarganya mengendarai mobil hendak berwisata ke Petilasan Mbah Maridjan.

Namun, sebelum sampai ke lokasi, mobil Iqbal dihentikan petugas jaga yang memintanya untuk menyewa mobil jip dengan alasan akses jalan ke petilasan jelek dan harus menggunakan mobil jip.

"Di sekitar 1,5 km sebelum Kinahrejo, kami dipaksa parkir dan disuruh sewa jip kalau mau naik ke tempat Mbah Maridjan. Mereka bilang kalau mau naik harus pakai jip, enggak boleh pakai kendaraan pribadi alasannya jalan jelek. Padahal setahu saya jalan di sana bagus karena itu jalur evakuasi warga lereng Merapi," ujar Iqbal dalam keterangannya, Senin (31/5/2021).

Lebih lanjut, saat mengetahui tarif sewa jip yang ditawarkan oknum petugas jaga itu sekitar Rp 350.000-Rp 500.000, Iqbal akhirnya memilih untuk pulang.

Karena masih penasaran, akhirnya ia mencoba menanyakan perihal sewa jip tersebut kepada petugas di pos retribusi. Ternyata Iqbal juga mendapatkan jawaban serupa.

Ia pun masih bertanya-tanya akan permintaan petugas itu. Sebab, saat itu dirinya melihat ada mobil dan motor diperbolehkan lewat.

"Padahal jalan di sana mulus, bisa dilewati kendaraan roda dua dan roda empat," tulisnya.

Menanggapi peristiwa tersebut, Bima, salah seorang pengelola mobil jip di Merapi mengatakan bahwa benar ada beberapa oknum di daerah tersebut yang menghalangi para wisatawan untuk naik ke Petilasan Mbah Maridjan.

"Bukan pihak jip, tapi kelompok masyarakat di daerah sini. Pelaku usaha jip tidak ada kaitan dengan kelompok tersebut, tapi kami juga tidak melarang karena secara tidak langsung kami diuntungkan," kata Bima saat dihubungi oleh Kompas.com, Selasa (1/6/2021).

Namun, ia mengatakan hal tersebut dilakukan lantaran agar pelaku usaha wisata di sana seperti jip bisa kembali beroperasi.

Pasalnya sejak pandemi Covid-19 hingga saat ini wisata di Gunung Merapi sepi pengunjung, alhasil para pelaku usaha mengalami kelumpuhan dan penurunan pendapatan 90 persen.

"Selama ini pemerintah daerah hanya mengeluarkan aturan pembatasan ke wilayah Merapi, PSBB, PPKM, dan larangan mudik kemarin. Tapi tidak ada regulasi jelas di sini terkait soal wisata di Merapi. Tidak ada campur tangan desa selama ini karena wilayah atas ini tidak pernah diperhatikan," jelasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahkan jauh sebelum peristiwa jip ini pun pemerintah daerah tidak memperhatikan pariwisata di daerah Gunung merapi.

Kendati demikian, warga di sana masih mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat berupa berbagai kebutuhan pangan instan.

"Kami tidak diatur dan difasilitasi pemerintah daerah, jadi bergerak atas inisiatif warga saja. Pemerintah selama ini cuma satu kali memberikan bantuan yaitu satu kardus kecil berisi mie instan, minyak, kecap, abon kering, dan teh," jelas Bima.

Adapun, ia mengungkapkan bahwa semenjak beberapa kali populer di media sosial, pihak jip sudah mengalami kenaikan pendapatan sekitar 35 persen.

Melansir dari Kompas.com, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata Sleman Suci Iriani Sinuraya memberikan tanggapannya mengenai protes Iqbal tersebut.

Dirinya mengatakan akan segera menelusuri kejadian tersebut. Suci menambahkan, pihaknya juga telah mengagendakan rapat koordinasi (rakor) bersama sejumlah instansi terkait.

"Sedang kami telusuri dan sudah kami agendakan untuk rakor lintas pihak (kapanewon, kalurahan, Polsek, komunitas, asosiasi, Satpol PP, inspektorat) untuk membahas hal ini dan tindak lanjutnya ke depan. Intinya bagaimana hal seperti ini tidak terulang ke depan," ujarnya, Selasa.