Pengelola Hotel di Kota Malang Berharap Solusi Selain PPKM Darurat

MALANG, KOMPAS.com - Pengelola hotel di Kota Malang mengeluhkan wacana perpanjangan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Pemerintah diminta mencari alternatif lain dalam menekan kasus Covid-19 supaya periode PPKM Darurat yang akan berakhir pada 20 Juli mendatang tidak diperpanjang.

"Semoga ada solusi lain untuk mengatasi pandemi ini dengan tidak mengandalkan PPKM Darurat," kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang Agoes Basoeki, Jumat (16/7/2021).

General Manager di Hotel Shalimar Boutique, Kota Malang itu mengatakan, PPKM Darurat sangat berdampak pada sektor pariwisata, khususnya perhotelan.

"PPKM Darurat yang jelas usaha pariwisata khususnya perhotelan dan restoran sangat menimbulkan dampat ekonomi. Baik itu di pihak pengusaha, lebih-lebih pihak pekerja atau karyawan," jelasnya.

Menurutnya, okupansi hotel di Kota Malang turun drastis selama masa PPKM Darurat. Okupansi tersisa rata-rata 10 persen.

"Saat ini selama PPKM Darurat okupansi rata-rata hotel di Kota Malang turun hingga 10 persen," jelasnya.

Konsekuensinya, biaya operasional hotel harus dihemat. Sementara, pengelola hotel harus menurunkan harga sewa kamar untuk meraih kunjungan.

"Perusahaan atau hotel melakukan efisiensi untuk penghematan. Misalnya listrik, air dan lain-lain," katanya.

"Untuk menciptakan daya saing adalah memberikan diskon yang bisa sampai 50 persen dari harga umumnya, serta banyak kreasi dan strategi agar hotel dapat eksis," jelas Agoes.

PPKM Darurat resmi diperpanjang

Sementara itu, penerapan PPKM Darurat akhirnya tetap resmi diperpanjang hingga akhir Bulan Juli 2021.

Diberitakan Kompas.com, Jumat (16/7/2021), keputusan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

“Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo (Jawa Tengah) sudah diputuskan Bapak Presiden dilanjutkan sampai akhir Juli PPKM ini,” kata dia.

Menko PMK mengatakan bahwa apapun istilah yang digunakan nanti, baik PPKM Darurat maupun PPKM Super Darurat, yang terpenting adalah kompromi masyarakat untuk tidak melanggar protokol kesehatan demi keberhasilan penanganan pandemi Covid-19.

“Jika tidak menyadari bahwa protokol kesehatan adalah menjadi yang utama, penanganan Covid-19 ya tidak berhasil,” sambung dia.