Cegah Wisatawan Membeludak Seperti di Pantai Pangandaran, akan Ada Ganjil Genap di Tempat Wisata

KOMPAS.com – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti kawasan Pantai Pangandaran yang ramai wisatawan pada Minggu (5/9/2021).

“Di beberapa wilayah terjadi peningkatan mobilitas yang cukup massif. Utamanya terjadi di beberapa wisata, seperti Pantai Pangandaran,” kata Luhut melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (13/9/2021).

Ia melanjutkan, saat itu kawasan Pantai Pangandaran diserbu wisatawan dari Bandung Raya, Tasikmalaya, dan Jabodetabek, sehingga berpotensi menyebabkan kasus impor bagi daerah tujuan.

“Hal tersebut diperparah karena lemahnya protokol kesehatan yang diterapkan,” ujar Luhut.
Dirinya juga menyoroti okupansi hotel di kawasan wisata Pangandaran yang mendekati penuh.

“Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang mengatur terkait kapasitas hotel yang diperbolehkan,” sambung Luhut.

Pihaknya pun mendorong pemerintah daerah agar menindak tegas terhadap segala bentuk pengabaian terhadap PPKM.

Ganjil genap di tempat wisata

Pemerintah pusat juga akan menerapkan aturan ganjil genap di daerah-daerah tempat wisata pada waktu-waktu tertentu.

“Penerapan ganjil-genap akan diberlakukan pada tempat-tempat tempat wisata mulai Jumat pukul 12.00 siang sampai Minggu pukul 18.00 WIB,” sambung Luhut.

Ia melanjutkan, aturan ganjil-genap itu diberlakukan guna mengurangi kendaraan yang akan datang ke tempat wisata.

“Jangan seperti yang terjadi di kasus Pangandaran di minggu yang lalu di mana jumlah pengunjung luar biasa banyaknya,” tutur Luhut.

Adapun dalam perpanjangan PPKM Level 4-2 sampai 20 September 2021, Luhut menyampaikan bahwa ada perbaikan dalam penanganan Covid-19.

Salah satunya adalah Bali yang berhasil turun ke level 3. Jumlah daerah Level 4 di Jawa dan Bali pun berkurang dari 4 menjadi 3.

Selain itu, jumlah tempat wisata yang boleh buka di daerah PPKM Level 3 juga akan ditambah. Bioskop juga boleh buka di daerah PPKM Level 3 dan 2.

"Pembukaan bioskop dengan kapasitas maksimal 50 persen pada kota-kota level 3 dan level 2," tutur Luhur dilansir dari Kompas.com, Senin (13/9/2021).