Menparekraf Tanggapi Kenaikan Tarif Pemandu Taman Nasional Komodo

KOMPAS.com - Tarif baru jasa pendampingan pemandu wisata (naturalist guide) di kawasan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT), dikabarkan telah ditetapkan mulai Sabtu (15/4/2023). 

Adapun tarif yang diterapkan oleh PT Flobamor untuk jasa pemandu wisata ini seharga mulai Rp 250.000 sesuai aktivitas yang dilakukan oleh wisatawan.

• Bandara Komodo Siap Jadi Tempat Pendaratan Pesawat Delegasi KTT ASEAN 2023
• Wisata Labuan Bajo dan TN Komodo Buka Saat ASEAN Summit 2023

Namun, sebagaimana diberitakan oleh Kompas.com, Selasa (18/4/2023), penetapan tarif baru ini menuai kritik dari pelaku wisata di Labuan Bajo. Sebab, tidak adanya sosialisasi soal kenaikan harga kepada para pemangku kepentingan pariwisata setempat.

Menanggapi hal ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengakui juga menerima sejumlah laporan dari berbagai pihak, termasuk dari ASITA (Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia).

"Sebagian informasi yang kami terima, paket ini sudah terjual tapi ternyata ada perbedaan harga, dan ini yang harus kita carikan solusinya," ucap Menparekraf dalam Weekly Press Briefing di Jakarta Pusat, Senin (17/4/2023).

Dengan demikian, pihaknya ingin keputusan ini segera disosialisasikan dengan baik kepada seluruh pemangku kepentingan pariwisata di Labuan Bajo.

Ditambah, sebentar lagi KTT ASEAN 2023 akan segera berlangsung di Labuan Bajo sebagai tuan rumah tahun ini.

"Kita ingin pastikan jika kebijakan ini bisa tersosialisasi dengan baik, karena Mei adalah (bulan penyelenggaraan) KTT ASEAN, itu merupakan prioritas utama menjaga kondusifitas dari kegiatan pariwisata, juga keadaan masyarakat yang mendukung KTT ASEAN ini," ujarnya.

• Menparekraf Optimistis Banyak Penerbangan Langsung ke Labuan Bajo Usai KTT ASEAN 2023
• Jelang KTT ASEAN 2023, Hotel di Labuan Bajo Nyaris Penuh

Ia juga meminta agar Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) bisa memfasilitasi sosialisasi soal kebijakan baru tersebut.

"Kami memberikan satu fasilitasi agar badan otorita menjadi tempat untuk kita mengedukasi dan mensosialisasikan kebijakan-kebijakan baru, tentunya bisa diterima dalam bingkai pariwisata berkualitas dan berkelanjutan," ucap dia.