Tata Niaga Batu Bara Penyebab Krisis Listrik

JAKARTA, RABU - Krisis listrik dalam beberapa bulan terakhir ini terjadi akibat timpangnya tata niaga batu bara sehingga PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN tidak memperoleh pasokan batu bara yang cukup.

Menurut Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sri Mulyani Indrawati, persoalan pasokan batu bara yang dihadapi PLN bukan karena masalah domestic market obligation atau kewajiban bagi kontraktor tambang untuk menyediakan sebagian produk tambang bagi kepentingan pemerintah. "Namun, lebih pada kesepakatan mengenai harga pembelian batu bara dan masalah pasokan yang hanya dilakukan oleh beberapa perusahaan," ujarnya di Jakarta, Senin (1/7).

Karena itu, pemerintah akan mendorong PLN untuk menggunakan semua potensi bahan baku pembangkit listrik agar krisis listrik bisa diatasi. "Itu dilakukan agar semua pembangkit bisa berfungsi. Nanti kami lihat masalah teknis yang menjadi kendala PLN mendapatkan batu bara," ujar Sri Mulyani.

Direktur Masyarakat Batu Bara Indonesia Singgih Widagdo mengatakan, PLN sebagai konsumen terbesar batu bara di dalam negeri, yaitu 30 juta ton dari 70 juta konsumsi batu bara di dalam negeri, seharusnya menjadi penentu harga. Namun, kenyataannya, PLN yang justru dipermainkan.

Porsi tenaga listrik yang dibangkitkan dengan batu bara pada tahun 2009 akan meningkat menjadi 49 persen. Tahun ini hanya 39,94 persen. Singgih menilai, patokan harga batu bara sampai 80 dollar AS per ton yang dibuat PLN tidak wajar. Namun, PLN terpaksa menaikkan patokan harga karena perusahaan tambang yang memenuhi spesifikasi untuk memasok pembangkit terbatas jumlahnya.

Pasokan batu bara ke pembangkit-pembangkit besar PLN di Jawa didominasi tiga perusahaan tambang swasta, yaitu Adaro, Kideco Jaya Agung, dan Berau Coal. PLTU yang berhenti beroperasi karena tidak sanggup membayar biaya batu bara di Jawa adalah PLTU Cilacap, sedangkan PLTU Pusaka Jaya Palu Power di Palu, Sulawesi Tengah, hanya sanggup beroperasi selama sebulan.