Warga Pulau Galang Unjuk Rasa di Kantor PBB

JAKARTA, SENIN - 10 orang yang menjadi perwakilan masyarakat Pulau Galang mendatangi kantor perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di depan Menara Thamrin, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (1/9). Kesepuluh orang itu berupaya menyalurkan aspirasi masyarakat Galang yang menuntut hak atas tanah yang telah ditempati sejak tahun 1966 silam.

Dalam aksi yang dimulai pada pukul 10.00 ini, mereka mengenakan baju hitam dan payung hitam bertuliskan protes mereka terhadap PBB maupun Pemerintah Otorita Batam. Menurut koordinator aksi Yosua Manurung dari Divisi Hukum Gerakan Masyarakat Pengawas Birokrasi (Gemawasbi), masyarakat menuntut tanah tersebut dijadikan sebagai hak milik. "Mereka kan dulunya buruh perkebunan nanas PT Mentrans yang diminta PBB untuk membantu pengungsi Vietnam tinggal di situ, sekarang mereka akan diusir," tuturnya.

Selain itu mereka juga meminta uang kerohiman yang telah dijanjikan bila memang mereka diusir dari tempat tinggal di Pulau Galang. Pulau Galang ini adalah tanah milik pemerintah Pusat dan berada di perbatasan perairan dengan wilayah Singapura, Vietnam dan Malaysia sehingga lokasinya sangat strategis.

Pemerintah kota Batam justru telah membagi-bagikan tanah di sekitar Pantai Melur pulau itu untuk dijadikan kawasan wisata. Tetapi menurut Yosua, pembangunan itu juga belum terlaksana padahal tanah sudah dikapling dan penduduk yang tinggal di daerah itu pernah dijanjikan akan menjadi pekerja di kawasan wisata tersebut. "Maka kami menuntut juga ke pihak pemerintah Otorita Batam atas janji itu, sekarang kami akan melanjutkan aksi kesana," ujar Yosua.

Saat ini mereka sedang bersiap menuju kantor Pemerintah Otorita Batam di Jl DI Panjaitan, Jakarta Timur.