Komisi VIII Lanjutkan Bahas Biaya Haji

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VIII DPR akan melanjutkan rapat dengan pemerintah guna membahas biaya penyelenggaraan ibadah haji, Rabu yang sehari sebelumnya mengalami kebuntuan.

Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding mengatakan, pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) terutama pada komponen harga tiket penerbangan untuk jemaah haji dan biaya tidak langsung BPIH.

"Pada rapat antara Komisi VIII dan pemerintah , terjadi dinamika yang luar biasa dan belum mencapai titik temu," kata Abdul Kadir Karding ketika dihubungi, Rabu (9/6/2010).

Dikatakannya, Komisi VIII dan pemerintah akan melanjutkan rapat di Gedung DPR pada Rabu , karena pada rapat Selasa (8/6/2010) belum menemui titik temu.

Menurut dia, Komisi VIII yang semula akan menetapkan anggaran BPIH tahun 2010 pada Rabu , karena masih belum mencapai titik temu sehingga menundanya hingga pekan depan.

"Penentuan anggaran BPIH paling lambat sebelum 15 Juni , karena pada 15 Juni sudah harus diputuskan pada rapat paripurna DPR dan pada 18 Juni DPR sudah memasuki reses," kata Karding.

Menurut dia, penundaan penetapan anggaran BPIH 2010 ini atas permintaan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama pada rapat antara Komisi VIII dan Pemerintah, Senin (7/6/2010) malam.

Dalam rapat antara Komisi VIII DPR dan pemerintah, Selasa (8/6), kata dia, Komisi VIII DPR meminta pada pemerintah untuk membicarakan lagi dengan direksi maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan Batavia Air soal harga tiket penerbangan untuk jemaah haji yang efisien.

Ditanya soal besaran penurunan BPIH yang diusulkan Komisi VIII kepada pemerintah, Karding mengatakan, Komisi VIII masih melakukan upaya agar komponen harga tiket penerbangan untuk jemaah haji masih bisa diturunkan.

Dalam rapat tersebut, Direksi PT Garuda Indonesia telah menurunkan penawarannya sebesar 18 dolar Amerika dan pengajuan awal sebesar 1.778 dolar Amerika per jemaah haji.

Menurut Karding, berdasarkan kalkulasi Komisi VIII DPR komponen harga tiket penerbangan itu masih bisa diturunkan lagi.