Angklung, Prioritas UNESCO

BANDUNG, KOMPAS - Alat musik angklung dipastikan menjadi salah satu dari 10 prioritas utama yang dipertimbangkan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) untuk mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya dunia tak benda. Namun, prioritas itu bisa berubah bila masyarakat Indonesia tidak ikut ambil bagian melestarikannya.

"UNESCO secara rutin dan rahasia mengirimkan wakilnya ke Indonesia guna melihat keseriusan kita memperjuangkan eksistensi angklung. Salah seorang wakilnya pernah datang ke Saung Angklung Udjo layaknya pengunjung biasa," ujar Direktur Operasional Saung Angklung Udjo Satria Akbar Yanuar di sela-sela diskusi bertema "Angklung is Indonesia: Perjalanan Menuju Pengakuan Dunia", Senin (9/8) di Bandung.

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata mendaftarkan alat musik Sunda, angklung, ke UNESCO, Oktober tahun lalu. Penilaian final akan dilakukan di Nairobi, Kenya, Oktober 2010.

Akan tetapi, Satria mengimbau masyarakat Indonesia agar tidak lekas berpuas diri. Sewaktu-waktu angklung bisa terdepak bila masyarakat Indonesia terbukti tidak peduli pada pelestariannya. Kondisi itu diyakini mudah terjadi bila UNESCO mengetahui banyaknya seni tradisi angklung yang terancam punah atau maraknya perajin angklung yang gulung tikar. "Jangan sampai usaha mengangkat angklung gagal justru karena ulah sendiri," katanya. Khawatir

Konsultan hak kekayaan intelektual terdaftar, Rizky Adiwilaga, mengatakan, Indonesia punya banyak pekerjaan rumah dalam usaha memperjuangkan angklung mendapatkan pengakuan UNESCO. Utamanya, belum ada dokumen lengkap tentang angklung di seluruh Indonesia dan identifikasi aplikasi angklung masih minim.

"Khusus dokumentasi digunakan untuk mencegah konflik negara. Hal itu berpotensi terjadi saat kasus reog ponorogo dan tari pendet dengan Malaysia atau kasus lebih besar, seperti konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja karena klaim candi," kata Rizky.

Ia khawatir tidak adanya data mengenai kedua hal itu menjadi penghambat. Ia mencontohkan keberhasilan batik mendapatkan pengakuan serupa tahun lalu karena punya identifikasi dan dokumen yang lengkap, baik motif tradisional, kontemporer, maupun modern.

Kebijakan publik

Anggota Komisi X DPR, Theresia Pardede atau Tere, menyatakan dukungan DPR terhadap perkembangan angklung. Ia mengatakan, DPR punya semacam hak prerogatif untuk mendesain anggaran yang berkaitan dengan kebijakan publik. Ia berjanji menyampaikan ide angklung sebagai alat musik pendidikan atau pelatihan bagi pelatih angklung dalam forum bersama anggota DPR lain.

Budaya angklung tersebar di 17 provinsi di Indonesia. Jawa Barat memiliki banyak jenis angklung, antara lain angklung badeng dari Garut dan angklung dogdog lojor dari Sukabumi yang mulai menghilang karena tidak ada regenerasi. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan perkembangan angklung mancanegara. Di Korea Selatan, 8.000 sekolah mengajarkan angklung. Selain itu, Thailand memiliki empat fakultas musik yang menjadikan angklung sebagai ma ta kuliah wajib. (CHE/*)