Dadong: Uang Rp 1,5 Itu Titipan untuk Dibagi-bagi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tersangka kasus dugaan suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dadong Irbarelawan, menyangkal meminta uang Rp 1,6 miliar kepada pengusaha Dharnawati.

"Tidak ada, tidak ada," kata Dadong, seusai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (5/9/2011) malam.

Dadong, yang menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Kemenakertrans itu, juga mengaku hanya diperintah atasannya. "Saya sebagai pejabat Aselon III tentunya segala sesuatu ada penanggungjawabnya, yaitu Pak Ses," kata dia.

Kuasa hukum Dadong, yakni Syafri Noer menjelaskan, uang itu hanya dititipkan kepada kliennya untuk kemudian dibagi-bagikan kepada sejumlah orang.

"Informasi dari Pak Dadong dan BAP (berita acara pemeriksaan), ini uang titipan untuk dibagi-bagikan kepada beberapa orang, saya tidak bisa sebutkan," ungkap Syafri.

Sejumlah pihak yang akan menerima uang itu, katanya, berasal dari internal Kemenakertrans maupun eksternal. Saat ditanya apakah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, turut menjadi penerima dana, Syafri enggan menjawab. "Silahkan tanya ke KPK," katanya.

Namun dia mengungkapkan bahwa dana itu juga akan diberikan kepada anggota Badan Anggaran DPR. "Sekitar tiga sampai empat orang (anggota Banggar)," katanya.

Dana dari pengusaha Dharnawati yang menjadi alat bukti suap itu, lanjut Syafri, diterima kliennya untuk disetorkan kepada Sekretaris Dirjen di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT), I Nyoman Suisnaya, yang juga menjadi tersangka kasus ini. Nyoman kemudian akan menyimpannya dalam brangkas.

"Dititipkan kepada Pak Dadong kemudian akan diserahkan ke Pak Nyoman, itu yang benar. Pak Nyoman nyimpan di brangkas," katanya.

Ketiga tersangka yakni Dharnawati, Dadong, dan Nyoman, tertangkap tangan dua pekan lalu dengan alat bukti uang Rp 1,5 miliar yang disimpan dalam kardus durian. Uang disita dari kantor Dadong di gedung Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans. Ketiganya disangka melakukan percobaan penyuapan untuk Menteri Muhaimin Iskandar.

Sebelumnya, Dharnawati melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas mengatakan bahwa dia dimintai fee oleh Dadong dan Sekretaris Dirjen di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT), I Nyoman Suisnaya, untuk mendapatkan proyek pada program PPIDT. Dharnawati, Dadong, dan Nyoman, tertangkap tangan dengan alat bukti uang Rp 1,5 miliar.

Namun kuasa hukum Dharnawati yang lain, yakni Rahmat Jaya, mengungkapkan, semula Dadong meminta Rp 1,6 miliar kepada Dharnawati. "Rp 100 juta nya untuk si Dadong," kata Rahmat.