Tingkatkan Daya Tangkal Masyarakat

AMBON, KOMPAS - Daya tangkal masyarakat Ambon terhadap isu-isu negatif perlu ditingkatkan. Begitu pula upaya antisipasi aparat keamanan terhadap hal-hal yang berpotensi kerusuhan. Kedua hal ini perlu karena Ambon belum sepenuhnya pulih dari trauma konflik sosial tahun 1999.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan hal ini saat pertemuan dengan pejabat Pemerintah Provinsi Maluku, Pemkot Ambon, Kepolisian Daerah Maluku, dan Komando Daerah Militer XVI/Pattimura, di Ambon, Kamis (15/9) malam. Hadir pula dalam pertemuan itu Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo, dan sejumlah tokoh agama, serta masyarakat Ambon.

Djoko mengatakan, dengan daya tangkal yang baik, masyarakat tidak akan mudah terhasut oleh informasi yang belum tentu benar. Informasi seperti ini banyak beredar saat kerusuhan terjadi di sejumlah daerah di Ambon, Minggu (11/9). Bahkan salah satu informasi yang kebanyakan beredar melalui pesan singkat itu, sampai ke telepon genggamnya.

Selain daya tangkal, aparat keamanan pun diingatkan untuk tak menyepelekan masalah yang muncul di tengah masyarakat, apalagi masalah itu berpotensi menimbulkan kerusuhan. ”Ambon belum pulih betul dari trauma healing akibat konflik tahun 1999 lalu. Karena itu, upaya antisipasi aparat keamanan harus ditingkatkan,” katanya.

Lemahnya antisipasi aparat keamanan disampaikan Uskup Diosis Amboina Mgr Petrus Canisius Mandagi dalam pertemuan itu. ”Sebagai daerah yang pernah mengalami konflik berkepanjangan seharusnya polisi dan intelijen mengantisipasi hal-hal yang berpotensi menimbulkan kerusuhan,” ujarnya.

Lemahnya penegakan hukum terhadap kasus kekerasan di Maluku menjadi penyebab lain. ”Banyak kasus kekerasan dibiarkan. Kerusuhan timbul sebagai pelampiasan dari masalah yang tidak tegas penegakan hukumnya,” tegas Mandagi.

Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu dan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy secara terpisah mengatakan, akan berupaya membangun rasa nyaman dan rasa percaya antarkomunitas yang berbeda. Pemprov akan bekerja sama dengan raja-raja (kepala desa) menggerakkan siskamling (sistem keamanan lingkungan) di daerah masing-masing. Wali Kota berjanji menggelar pertemuan reguler yang melibatkan ketua RT, RW, tokoh agama, dan masyarakat.

Terkait provokator melalui pesan singkat, Kapolri mengatakan, polisi masih menyelidikinya. Djoko Suyanto menambahkan, tidak mudah menemukan pelakunya. ”Bukan berarti polisi tak bekerja, tetapi karena penyelidikan butuh waktu,” tambahnya. (APA)