Gempa Mencari Keseimbangan Baru
Jakarta, Kompas
”Itu berpotensi menimbulkan bencana yang mungkin lebih besar. Kesiapsiagaan perlu ditingkatkan,” kata peneliti senior pada Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jan Sopaheluwakan, Kamis (12/4), di Jakarta.
Mantan Deputi Jasa Ilmiah LIPI ini mengatakan, kesiapsiagaan terhadap bencana gempa dan tsunami di pantai Sumatera bagian barat masih butuh banyak pembenahan. Tata ruang masih mengoptimalkan kepentingan ekonomi, bukan tata ruang bencana.
”Bencana masih dianggap sebagai satu peristiwa saja. Kesiapsiagaan seharusnya membuka peluang inovasi yang berdampak ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya,” kata Jan.
Koordinator Pendidikan Publik dan Kesiapsiagaan Masyarakat pada Pusat Penelitian Oseanografi LIPI Irina Rafliana mengatakan, saat ini masyarakat dibuat bergantung pada program kesiapsiagaan oleh pemerintah. Ini melemahkan masyarakat.
”Butuh ketegasan menentukan tanggung jawab kesiapsiagaan bencana. Mana tanggung jawab pemerintah, mana tanggung jawab masyarakat, harus jelas,” kata Irina, yang juga Koordinator Kerja Sama Indonesia-Jepang dalam Mereduksi Risiko Gempa dan Gunung Berapi.
Sejak gempa dan tsunami tahun 2004, lanjut Irina, banyak lembaga pemerintah ataupun nonpemerintah yang terlibat dalam program kesiapsiagaan bencana. Namun, hingga kini masih banyak kendala dan kebergantungan terhadap pemerintah.
”Untuk merelokasi masyarakat di lokasi paling rentan bencana pun sangat sulit,” katanya.
Untuk menjaga lingkungan seperti menjaga zona mangrove, juga masih masalah besar. Zona tersebut bermanfaat untuk mereduksi hantaman tsunami.
Menurut Jan Sopaheluwakan, kesiapsiagaan terhadap bencana merupakan kesempatan menata menjadi baru. Di Padang, Sumatera Barat, misalnya, memperlebar jalan yang tegak lurus dengan pantai memperbesar jalur evakuasi.
”Dinding pantai penahan tsunami juga dibangun. Langkah seperti ini menjadikan ancaman sebagai peluang untuk membangun ketahanan,” kata Jan.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
