Kuota BBM Harus Dijaga Ketat

jakarta, kompas - Kuota bahan bakar minyak bersubsidi harus dijaga ketat. Untuk itu, penyaluran BBM bersubsidi akan diperketat, diikuti dengan penambahan jumlah stasiun pengisian bahan bakar untuk umum yang menyediakan BBM nonsubsidi di sejumlah daerah.

Menurut Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Hanung Budya Yuktyanta, dalam keterangan pers, pada pameran dan konvensi Asosiasi Perminyakan Indonesia, Kamis (24/5), di Jakarta, pihaknya berupaya agar bisa menyalurkan BBM bersubsidi sesuai dengan kuota APBN Perubahan 2012.

Harus diakui, antrean panjang pengguna BBM, terutama di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di Kalimantan yang kerap terjadi belakangan ini, akibat kuota BBM bersubsidi yang terbatas. Di beberapa daerah, kuota tidak mencukupi karena lebih rendah dibandingkan dengan potensi permintaan.

Di Kalimantan, misalnya, potensi permintaan BBM tahun ini 3,5 juta kiloliter (kl), tetapi kuota yang ada hanya 3,03 juta kl. ”Hingga 20 Mei 2012, penyaluran BBM bersubsidi di Kalimantan sudah 12 persen di atas kuota,” ujarnya.

Terkait hal itu, pihaknya mulai menerapkan sistem titik penjualan (point of sales/POS) di SPBU di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. POS merupakan sistem yang akan mencatat semua transaksi BBM di SPBU, identitas kendaraan dan pelanggan, serta merekam perilaku pembelian pelanggan, baik volume, waktu, lokasi SPBU, maupun kewajaran pembelian. Pemasangan sistem POS itu ditargetkan rampung akhir Mei ini.

Selain itu, Pertamina menggenjot pengembangan SPBU yang menyediakan BBM nonsubsidi. Di Kalimantan, ada 15 SPBU Pertamina yang menyediakan solar nonsubsidi, sedangkan di Sumatera dan Kalimantan, Pertamina memperkenalkan SPBU mobile di wilayah perkebunan dan pertambangan pada Juni nanti. Pada tahap pertama, 25 SPBU mobile akan dioperasikan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita Legowo menyatakan, pemerintah siap menambah kuota BBM bersubsidi 2,5 juta kl. Kuota tambahan itu merupakan volume BBM bersubsidi yang ditunda pencairannya pada APBN 2012.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati, kepada Kompas, menyatakan, usulan tambahan kuota 2,5 juta kl sebagaimana disampaikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah di luar kuota yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2012 sebanyak 40 juta kl.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas R Priyono menyatakan, pihaknya menginstruksikan kepada 16 kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk segera memasok gas ke 21 perusahaan daerah. Nantinya, puluhan perusahaan daerah itu akan memasok gas untuk keperluan bahan bakar gas dalam negeri. (evy/LAS)