Bupati Wakatobi Klaim Masuk 5 Bupati Terbaik PBB

KENDARI, KOMPAS.com — Bupati Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Hugua mengklaim masuk sebagai salah satu dari lima bupati/wali kota terbaik di seluruh dunia versi United Nations Advisory Committee of Local Authorities (UNACLA), salah satu lembaga Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Menurut Bupati Wakatobi Hugua, penobatan salah satu dari lima bupati terbaik pilihan UNACLA tersebut disampaikan dalam pertemuan 40 anggota UNACLA di Napoli, Italia, baru-baru ini.

"UNACLA memilih lima bupati/wali kota terbaik di seluruh dunia itu setelah menyeleksi ratusan bupati/wali kota yang diusulkan UN-HABITAT," terang Hugua di kediamannya di Jalan Bunga Duri, Kendari, Kamis (25/4/2013).

Adapun empat wali kota lainnya yang dipilih sebagai sebagai bupati/wali kota terbaik tersebut kata dia, yaitu Wali Kota Napoli (Luigi de Magistrid), Wali Kota Harare (Muchadeyi Ashton), Presiden Asosiasi Canada (Karen Leibovici), dan Wali Kota Johannesburg, Afrika Selatan (Mpho Parks Tau).

Pada pertemuan itu, terdapat 40 anggota UNACLA yang dua di antaranya berasal dari Indonesia, yakni Bupati Wakatobi Hugua dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Hugua menyakinkan, lima bupati/wali kota terbaik dunia tersebut dipilih UNACLA karena berperan aktif dalam memberikan masukan kepada UN-HABITAT, terutama mengenai suara-suara daerah berkaitan dengan masalah habitat atau lingkungan.

"Pada setiap pertemuan anggota UNACLA yang dihadiri Executive Director of United Nation Human Settlement Program, saya selalu menyampaikan bahwa bupati dan wali kota perlu diberi peran dalam pengelolaan dan penyelamatan lingkungan," tuturnya.

Lebih lanjut Hugua menjelaskan, bupati dan wali kota memiliki kewenangan penuh atau otoritas dalam menata dan mengatur pengelolaan lingkungan di wilayah masing-masing. Oleh karea itu, dalam konteks otonomi daerah seperti di Indonesia, keselamatan lingkungan termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, sangat ditentukan oleh seorang bupati/wali kota. Sebab, dengan alasan otonomi, menurut dia, bupati/wali kota bisa dengan mudah mengeruk sumber daya alam yang ada di wilayahnya.

"Oleh karena kewenangan bupati/wali kota yang begitu besar, maka menjadi sangat penting dan strategis jika dilibatkan dalam penataan dan pengelolaan lingkungan, termasuk pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan," tutup Hugua.