Menggenjot Potensi Wisata Kepulauan Seribu

"Pemerintah Kabupaten Admistrasi telah mengajukan rekomendasi untuk pembangunan Bandara Panjang akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi atau investor," kata Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Wasis Dibyono.

Ia menyebutkan luas landasan pacu yang ada saat ini yang telah dibangun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepanjang 1.350 meter. Landasan tersebut hanya mampu di darati pesawat berbadan kecil dengan kapasitas penumpang 30-50 orang.

"Rencana pembangunan Bandara Panjang Kepulauan Seribu sepanjang 1.500 dan baru terealisasi sekitar 1.350 meter," katanya.

Ia mengatakan investor asing berencana menambah panjang landasan pacu Bandara Panjang mencapi 2.000 meter sehingga mampu di darati pesawat berbadan besar.

"Artinya, jika luas landasan bertambah maka akan dapat disinggahi pesawat berbadan besar dan jumlah kunjungan wisata ke Kepulauan Seribu juga akan meningkat seiring tersedianya transportasi udara," katanya.

Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terus berupaya agar Bandara Panjang tersebut berstandar Internasional sehingga akan banyak jumlah pelancong yang datang ke daerah itu.

Kalau terwujud maka, wisatawan akan semakin cepat mencapai Kepulauan Seribu dalam waktu belasan menit dari Bandara Halim Perdana Kusuma atau Soekarno-Hatta. Selain melalui jalur udara, pemerintah daerah setempat juga terus berupaya meningkatkan sarana transportasi laut menuju ke Kepulauan Seribu.

Potensi Besar

Kalangan dunia usaha menilai Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta memiliki potensi ekonomi besar jika dikelola secara terpadu dan akan mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah, provinsi dan bahkan bisa nasional.

Wakil Direktur PT Indoland Inti Perkasa Gunawan mengatakan kabupaten administrasi di Provinsi DKI Jakarta itu dapat tumbuh mandiri jika dikelola secara terpadu di berbagai sektor melalui pembentukan lembaga atau otorita seperti Otorita Batam.

"Pengelolaan kawasan Kepulauan Seribu oleh sebuah otorita di bawah Keputusan Presiden (Keppres) akan mampu meningkatkan investasi dan meningkatkan kemajuan secara menyeluruh di daerah itu," katanya.

Menurut dia dengan adanya keputusan dari presiden terkait pengelolaan daerah itu maka berbagai pengurusan yang dilakukan dapat dengan cepat tanpa harus menempuh birokrasi yang panjang.

"Kami juga mendukung jika dikuatkan dengan peraturan daerah untuk Kepulauan Seribu, tapi akan lebih bagus lagi kalau Keppres," katanya.

Gunawan juga menyarankan adanya perizinan yang disederhanakan dan bila memungkinkan dilakukan MoU oleh dunia usaha dengan gubernur dan bupati sehingga instasi di bawahnya dapat merespon dengan cepat.

"Artinya dengan adanya sebuah jaminan dari pemerintah daerah maka akan banyak investor yang datang untuk menanamkan modalnya," katanya.

Pihaknya juga memberikan apreasiasi terhadap dukungan yang diberikan oleh Bupati Kepulauan Administasi Kepulauan Seribu Asep Syarifudin terhadap kalangan dunia usaha di daerah tersebut.

Gunawan menambahkan pihaknya juga akan menyampaikan saran tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta terhadap keberlanjutan pembangunan Kepulauan Seribu. Sebuah otorita yang akan diterbitkan oleh presiden untuk Kabupaten Administrasi Kepuluan Seribu akan menjamin keberlanjutan pembangunan wisata yang nantinya akan mampu menopang ekonomi nasional.

Lembaga baru itu akan mendukung visi Presiden Joko Widodo yang akan mengambalikan kejayaan maritim Indonesia. Bukan tidak mungkin tidak hanya sektor wisata yang akan digarap badan otorita itu tetapi juga potensi lain seperti pembangunan galangan kapal dan industri pengolahan hasil perikanan yang menciptakan lapangan kerja baru. (Muhammad Ifdhal)Muhammad Ifdhal