Pemerintah Diharapkan Lebih Aktif Kontrol Tempat Wisata

JOHOR BAHRU, KOMPAS.com - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terus berupaya meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Jika tahun ini target kunjungan mencapai 15 juta wisman, pada 2019 pemerintah menargetkan 20 juta wisman. Khusus untuk Malaysia, pemerintah menargetkan 1,7 juta kunjungan wisatawan ke Indonesia tahun ini.

Guna mencapai target tersebut, salah satu upaya yang dilakukan adalah memfasilitasi pertemuan antara travel agent lokal dengan travel agent negara Malaysia melalui program Sales Mission yang digelar selama tiga hari di tiga kota yakni Seremban, Malaka dan Johor Bahru pada 26, 27 dan 28 April 2017.

Harapannya, terjadi kerjasama antar travel agent dari kedua negara yang nantinya dapat meningkatkan kunjungan wisatawan Malaysia ke Indonesia. Terkait hal itu, Monas Tjahjono selaku Managing Director Monas Tour & Travel yang menjadi peserta pada acara tersebut, menilai bahwa program Sales Mission berdampak positif.

Melalui program ini, dirinya bisa memperkenalkan berbagai wisata yang ada di Indonesia khususnya Jawa Timur kepada travel agent di Malaysia. Sehingga travel agent dari Malaysia juga mempromosikan wisata yang ada di Indonesia.

Namun demikian, Tjahjono juga berharap ada peran yang lebih aktif dari pemerintah dalam upaya menarik minat wisatawan asing. Misalnya, terkait kontrol harga tiket kunjungan tempat wisata dan penyewaan fasilitas pendukungnya.

Tjahjono menyoroti ketetapan harga tiket wisata Gunung Bromo. Menurut Tjahjono, pada waktu ramai, harga tiket bisa mencapai Rp 350 ribu untuk wisatawan asing. Sedangkan ketika sepi pengunjung, harganya sekitar Rp 300 ribu.

Ketidakpastian harga juga terjadi untuk penyewaan Jeep. Harga penyewaan Jeep, kata Tjahjono, mulai dari Rp 100.000 untuk satu kali trip.

"Tapi kalau ramai bisa Rp 150.000. Kalau kita (pengunjung atau agen travel) enggak kenal pemilik penyewaan jeep harga bisa sampai Rp 200," ujar Tjahjono di sela rangkaian acara.

Selain itu, Tjahjono juga menyoroti ketersediaan prasarana pendukung lainnya. "Contoh, toilet saja kita tidak punya yang proper, yang pantas, di sana tidak ada," kata Tjahjono.

Menurut Tjahjono, berbagai hal yang masih kurang tersebut akan menghambat percepatan upaya meningkatkan wisatawan asing. "Pemerintah harus bisa lebih mengontrol pelaku-pelaku lokal," tambahnya.

Auliya Riowati Jufri selaku Direkur Utama Prima Ungul Wisata di Makassar menilai pemerintah perlu meningkatkan prasarana pendukung seperti toilet yang memadai, ketersediaan restoran, dan berbagai hal lainnya guna memberikan kenyamanan wisatawan asing, khususnya yang akan berkunjung ke Maros - Pangkep.

Maros - Pangkep merupakan ‘hutan batu’ karst terluas kedua di dunia setelah China. Adapun selain di Maros dan China, kawasan hutan batu karst juga ada di Vietnam.

Menurut dia, karena menjadi salah satu kawasan wisata yang eksotis maka wisata Maros - Pangkep sangat potensial dikunjungi banyak wisatawan. Oleh karena itu perlu ada dukungan pemerintah dalam meningkatkan sarana, prasaran, dan kualitas sumber daya manusia lokal.

"Kalau saya berharap, kementerian dan dinas pariwisata setempat berkolaborasi mengembangkan wisata. Karena sayang, hutan batu karst cuma ada tiga, di China, Vietnam dan Maros," kata Auliya.

Kegiatan Sales Mission yang digelar di Hotel Mutiara, Johor Bahru Malaysia pada hari ini diikuti 21 travel agent dari Indonesia (sellers) dan 22 travel agent dari Malaysia (buyers). Kepala Bidang Misi Penjualan Pasar Asia Tenggara pada Kemenpar, Pupung Thariq berharap adanya kontrak kerja yang dibangun oleh para agen travel setelah Sales Mission digelar.

Nantinya, para travel agent Malaysia diharapkan ikut mempromosikan tempat wisata yang ada di Indonesia. "Diharapakan melalui pertemuan ini terjadi kontrak bisnis," ujar Pupung.