Candi Borobudur Bukan untuk Kampanye Politik

"Harapan saya, semua selalu menjaga Borobudur jangan sampai untuk kegiatan selain kepentingan pariwisata," katanya di Borobudur, Senin (19/8/2013).

Jika Candi Borobudur untuk kampanye politik, baik secara terbuka maupun kampanye simpatik, katanya, semua kontestan harus mendapatkan porsi yang sama untuk penggunaan tempat itu.

"Sedangkan kewenangan kami hanya pada zona II, sedangkan kalau ada kegiatan selain untuk pengunjung wisata, harus ada izin dari Direktur Purbakala di Jakarta," katanya.

Menurut Bambang, pihaknya hanya melayani pengunjung untuk kegiatan wisata di candi yang dibangun sekitar abad ke-8 pada masa Dinasti Syailendra tersebut.

Bambang mengaku belum mengetahui apakah hingga saat ini sudah ada pihak parpol atau kontestan pesta demokrasi mengajukan izin pemakaian Candi Borobudur untuk kampanye politik. "Saya belum tahu, harapan saya, pasti beliau-beliau (mereka yang berkepentingan kampanye politik) sudah tahu," katanya.

Ketua komunitas masyarakat kawasan Candi Borobudur, "Warung Info Jagat Cleguk", Sucoro juga mengemukakan pentingnya kompleks candi itu bebas dari berbagai kesan yang bersimbol politik.

"Memang sebaiknya tidak menggunakan Candi Borobudur sebagai tempat kampanye politik, karena Candi Borobudur itu simbol kebanggaan masyarakat internasional, tidak hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia, sehingga apa ada relevansinya masyarakat dunia dengan parpol di Indonesia," katanya.

Akan tetapi, lanjut Sucoro, parpol atau para kontestan pesta demokrasi baik tingkat pusat maupun daerah, sah saja menggunakan isu tentang Borobudur menjadi materi kampanye, asalkan mereka memahami secara baik berbagai persoalan Candi Borobudur dengan masyarakatnya untuk kemudian dikemas menjadi materi kampanye politik.

"Candi Borobudur itu warisan budaya dan sumber daya budaya, bukan sumber daya ekonomi dan politik. Mereka harus menempatkan Candi Borobudur lebih dari sekadar kepentingan lima tahunan, harus ditempatkan lebih dari kekuasan politik lima tahunan," katanya.