Promosi Rumah Mutiara Indonesia Harus Lebih Gencar

Hal itu muncul dalam rapat koordinasi tentang pengelolaan Rumah Mutiara Indonesia di Gedung RMI, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Rabu (25/3). Rapat antara lain dihadiri Direktur Pengembangan Produk Nonkonsumsi, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Maman Hermawan, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Djoko Suprianto, Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB Baiq Rusmiati, serta beberapa pengusaha mutiara.

"Pengelolaan tergantung komitmen daerah. Kalau tidak ada, ya tidak terjadi apa-apa. Harus ada promosi yang gencar. Di bandara harus ada display besar tentang RMI. Promosi juga harus dilakukan lewat media massa, termasuk media sosial," kata Maman. RMI terletak sekitar 1 kilometer dari Bandar Udara Internasional Lombok.

Sejak diresmikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo pada 19 Februari 2014, hampir tidak ada aktivitas di pusat penjualan mutiara, yang juga merupakan satu-satunya rumah lelang mutiara di Indonesia itu. Jarangnya pengunjung membuat pengusaha mengosongkan stan mereka di RMI. Dari 14 stan, setiap hari rata-rata hanya 1-2 stan yang buka.

Rima Istihara (45) dari Lombok NTB Pearls Gallery, yang kemarin stannya di RMI buka, mengatakan, belum ada mutiaranya terjual karena hampir tidak ada pengujung. "Karena itu, saya enggak setiap hari ke sini. Di sini sepi pengunjung. Rumah saya di Mataram. Jarak ke sini, kan, sekitar 35 kilometer," katanya.

Manajer RMI Ismail mengatakan, sejak dibuka RMI sepi pengunjung. Selama ini baru ada pengunjung dari sejumlah anggota DPR yang berkunjungan ke Lombok, seorang duta besar dari Timur Tengah, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta beberapa pengunjung lain. "Transaksi selama 2014 sekitar Rp 81 juta," katanya.

Komisi tinggi

Selain karena kurang promosi, sepinya pengunjung tersebut juga karena tidak ada agen perjalanan wisata yang mengajak wisatawan ke RMI. Ini karena pengusaha mutiara di RMI tidak sepakat dengan ketentuan komisi yang diminta agen perjalanan wisata. Pengusaha mutiara di RMI keberatan dengan komisi 40 persen dari nilai transaksi mutiara yang dibeli wisatawan.

Maman mengatakan, komisi 40 persen untuk agen perjalanan wisata terlalu tinggi dan tidak logis. "Kalau 10-15 persen logis. Untuk itu, saya akan minta kebijakan Gubernur untuk mengatasi permasalahan ini. Masalah seperti ini, kan, wewenang pemerintah daerah," kata Maman.

Djoko mengatakan, selama ini pemerintah provinsi terus mencoba untuk menghidupkan RMI. Namun, tingginya komisi yang diminta agen menjadi salah satu kendala.

Dia mengatakan, sekarang ini terjadi persaingan yang tidak sehat di antara agen perjalanan wisata di Lombok. Sejumlah pengusaha yang terkait dengan bidang pariwisata, termasuk pengusaha mutiara, bersedia memberi komisi yang besar kepada agen perjalanan wisata agar bersedia mengantar wisatawan ke tempat usaha mereka.

"Harga mutiara naik karena komisi untuk agen perjalanan wisata besar. Pedagang mutiara di sentra penjualan mutiara di Sekarpile dan Puputan (di Mataram) memberi fee besar. Bagaimana RMI mau bersaing jika fee-nya 30-40 persen," katanya.

Hal senada dikatakan Baiq. "Kami atas nama provinsi mohon maaf atas belum berjalannya RMI ini secara optimal. Kami mengakui ini kesalahan pemda. Sudah diberi gedung, tetapi belum bisa mengelola dengan baik," katanya.

Mengatasi masalah ini, salah satu solusi yang ditawarkan adalah memperbanyak sosialisasi RMI. Harus diupayakan RMI terpublikasi secara baik dan terus-menerus, baik di media massa lokal maupun nasional.

Maman mengatakan, pemerintah daerah agar berkoordinasi dengan pihak Angkasa Pura II, baik untuk promosi RMI di bandara maupun pengadaan konter check in di RMI untuk memudahkan penumpang mengunjungi RMI. Bus AC berkapasitas 14 kursi yang disediakan pemerintah pusat pun difungsikan untuk antar-jemput pengunjung dari bandara ke RMI.

Dia juga mengimbau pemerintah daerah memperbanyak acara di RMI. (IKA/REK/ENG)