Deregulasi, Cara Tingkatkan "Environmental Sustainability"

Hal ini disampaikan dalam jumpa pers ajang Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA) 2018 di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona Jakarta, Kementerian Pariwisata, Kamis (19/07).

"Saya setuju regulasinya harus ketat dari awal dan harus merata. Regulasinya harus berskala nasional," kata Arief.

Menurutnya, environmental sustainability Indonesia saat ini masih rendah yakni peringkat 131 dari 134 negara. Peringkat tersebut berdasarkan penilaian dalam Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) World Economic Forum (WEF).

“Untuk mencapai target di ranking 30 dunia tahun depan, kita harus memperbaiki pilar Cara yang paling tepat adalah melakukan deregulasi di bidang yang terkait dengan environmental sustainability tersebut,” kata Arief.

Arief mengatakan, ISTA (Indonesia Sustainable Tourism Award) 2018 menjadi ajang untuk memberikan penghargaan sekaligus mengukur implementasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi wisata di Indonesia.

Hal itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata (Permen) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

“Permen ini mengandopsi standar internasional Global Sustainable Tourism Council (GSTC) yang mempertimbangkan tiga aspek utama yaitu aspek lingkungan ( planet), sosial ( people) dan ekonomi ( prosperity) atau 3P untuk saat ini dan masa depan,” kata Menpar Arief.

Ia memberikan contoh deregulasi yang telah dilakukan Kementerian Pariwisata yakni penambahan negara bebas visa ke Indonesia. Menurutnya, deregulasi tersebut telah berdampak yakni naiknya index daya saing pariwisata dari peringkat 55 ke 17.

Menurut Mari Elka Pangestu sekaligus juri kehormatan ISTA, prinsip dari penerapan environmental sustainability tidak hanya 3P (People, Planet, Prosperity) tetapi berkembang dengan 2P ( Partnership atau kemitraan dan Peace atau perdamaian).

“Ujung dari penerapan 5P ini adalah kedamaian hidup yang tercipta dalam kegiatan pariwisata,” kata Mari Elka Pangestu.