Menyelisik Potensi Wisata Ramah Muslim di Indonesia

KOMPAS.com – Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didin Junaedi menjelaskan, hingga kini masih banyak pihak salah dalam mengartikan konsep wisata halal. Menurutnya, konsep itu lebih cocok disebut Pariwisata Ramah Muslim (PRM).

Dia menjelaskan, konsep dalam pariwisata halal adalah muslim friendly atau destinasi ramah muslim. Salah satu kunci utama konsep ini, yaitu tidak menghilangkan atau mencabut akar budaya yang sudah tertanam kuat di suatu daerah. Bahkan, tidak mengganggu sama sekali.

“Bali bisa menjadi contoh bagus. Bali itu muslim friendly. Kebutuhan wisatawan muslim di sana bisa dipenuhi dengan baik, tapi kebiasaan dan adat istiadat mereka tidak terganggu,” ujar Didin.

Buktinya, kata Didin, Raja Salman asal Arab Saudi berkunjung ke sana. Artinya, Ia tidak terganggu saat berada di Bali dan malah sangat menikmati berwisata di Bali. Itulah pariwisata.

Didin menambahkan, sebuah destinasi wisata harus terbuka bagi semua wisatawan. Destinasi baik adalah destinasi yang menyediakan semua kebutuhan wisatawan sebagai customers-nya. Baik kebutuhan kuliner, ibadah, dan lain-lainnya.

“Banyak kemudian masyarakat hanya terjebak dengan istilah halal, tapi tidak mengetahui seperti apa sih konsepnya. Akhirnya, hanya polemik dan beda pendapat yang lama-lama bisa menimbulkan dampak tidak sehat,” papar Didin.

Padahal seharusnya tidak begitu. Menurutnya, pariwisata itu mencari tempat nyaman, suasana damai, kekerabatan, kekeluargaan. Bukan sebaliknya.

Didin berharap, polemik terhadap isu-isu wisata halal itu tidak berkelanjutan dan menimbulkan masalah baru. Sebelum menjadikan polemik, pelajari dahulu dengan baik. Menurutnya, masyarakat harus mencari contoh dari konsep ini, termasuk dampak positifnya.

Telebih, tambah Didin, bagi daerah atau kawasan yang tidak sedang diprogram secara khusus oleh Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk menjadi destinasi muslim friendly, seperti Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, dan Aceh.

Menengok Thailand

Lebih lanjut, Didin mengatakan, Pariwisata Ramah Muslim (PRM) hanyalah sebuah produk pariwisata. Bahkan, negara-negara non muslim, seperti Thailand menerapkannya.

Didin bercerita, Thailand berani memproklamirkan diri sebagai destinasi wisata ramah muslim, meski jumlah penduduk muslimnya tidak banyak. Masakan muslim friendly, katanya, juga pasti tidak sebanyak di Indonesia.

“Mereka melihat customers-nya, mereka melihat ada pasar besar yang bisa didapat. Maka mereka menyiapkan produknya,” ungkap dia dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (5/9/2019).

Didin menyebut, pariwisata halal ini dimunculkan sejumlah negara untuk menjaring wisatawan muslim, yang sensitif dengan makanan. Itupun, menurut Didin, tidak akan mengubah budaya, tradisi, dan adat istiadat yang dijunjung tinggi oleh mereka.

“Pergerakan wisatawan muslim di dunia sangat besar. Saat ini, wisatawan muslim membuka diri terhadap destinasi di penjuru dunia. Potensi pasar inilah yang dibaca. Makanya negara seperti Thailand pun membuat pariwisata halal,” papar Didin.

Apakah kemudian Thailand menjadi negara muslim? Didin dengan tegas menjawab tidak.

Didin mengatakan, wisatawan muslim bisa berwisata dengan santai karena Thailand menyediakan tempat ibadah, arah kiblat, tempat berwudhu, makanan halal, dan lain-lain.

Potensi wisata halal

Strategi Thailand untuk menggaet wisatawan muslim itu sangat tepat. Sebab, menurut Didin, wisata halal saat ini sedang berkembang.

Melansir data Global Muslim Travel Index (GMTI), wisatawan muslim dunia akan tumbuh 27 persen per tahun, sejak 2000 hingga 2020. Angka riil pertumbuhannya sebesar 158 juta orang wisatawan. Potensi transaksi yang dihasilkan mencapai Rp 3.080 triliun.

Jumlah tersebut melampaui pertumbuhan wisatawan dunia yang ada di kisaran 6,4 persen per tahun, versi World Travel and Tourism Council (WTTC) 2018.

Menurutnya, ada berbagai keuntungan bila menerapkan wisata halal karena pertumbuhan pasar pariwisata halal Indonesia mencapai 18 persen pada 2018. Pergerakan wisman muslim mencapai 2,8 juta orang. Aktivitas tersebut diprediksi menghasilkan aliran devisa hingga Rp 40 triliun.

Indonesia, terangnya, saat ini menduduki peringkat 1 Global Muslim Travel Index (GMTI) dari 130 negara, bersama Malaysia. Jauh mengungguli Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar.

Posisi tersebut ditopang beragam pembenahan, seperti aksesibilitas, komunikasi, pengendalian faktor lingkungan, hingga pelayanan.

Didin menerangkan, potensi menggiurkan tersebut sudah direspon oleh stakeholder pariwisata Indonesia. Hanya saja, sebarannya belumlah merata.

“Dari data itu, cukup beralasan bila wisata halal ini dikembangkan. Potensi value-nya itu sangat besar secara ekonomi. Sangat menjanjikan untuk menaikan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakatnya,” ujar Didin.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, konsep wisata tersebut sejatinya bisa diterapkan di destinasi manapun. Asalkan, setiap daerah memahami konsepnya secara menyeluruh.

Dia menjelaskan, Indonesia memiliki seluruh prasyarat untuk lebih mengoptimalkan pasar wisata halal tersebut.

“Tidak banyak perubahan untuk mengembangkan wisata halal. Statusnya hanya terfokus pada makanan dan penyediaan tempat ibadah saja,” ucapnya.

Secara kalkulasi, imbuh Didin, tiap destinasi di Indonesia bisa melakukannya, karena sudah tersedia di setiap kota. Hanya perlu sedikit pembenahan pada sisi infastruktur pendukungnya, sebab alam dan budaya Indonesia sangat eksotis.

“Destinasi dengan karakter alam dan budaya khas sangat pas mengadopsi konsep wisata halal ini. Dengan begitu, aliran value secara ekonominya tersebar lebih merata ke tiap daerah,” kata pria yang sudah lebih dari 50 tahun malang melintang di industri pariwisata itu.

Dengan upaya yang dilakukan Kemenpar, ucap Didin, impact positif konsep wisata halal yang muncul akan semakin besar. Sebab, target-target tersebut sangat terbuka untuk terealiasasi.