Hindari Potensi PHK, Pemerintah Indonesia Siapkan Stimulus Ekonomi untuk Pelaku Pariwisata

Hal ini jadi salah satu langkah yang sedang dipersiapkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama berbagai lembaga terkait dalam menangani dampak dari COVID 19.

Pasalnya, sektor pariwisata jadi salah satu yang pertama terdampak oleh pandemi corona ini.

Pemberian stimulus ekonomi ini dilakukan untuk meringankan beban dan biaya untuk para pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sehingga dapat menghindari potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pariwisata ini.

“Ketika kita bicara sektor pariwisata, saya tidak hanya bicara mengenai hotel, restoran, event organizer, travel agent, dan lain-lain. Juga ada jutaan pekerjaan di dalamnya seperti usaha kecil dan menengah,” ujar Wishnutama dalam sesi Virtual Press Statement Menparekraf “Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Tengah Wabah COVID-19” yang digelar lewat channel YouTube Kemenparekraf, Senin (23/3/2020).

“Ada juga penduduk daerah tertentu yang mengandalkan pariwisata sebagai mata pencaharian utamanya di sana. Ada supply chain pariwisata, pekerja usaha yang menjadi supplier hotel, restoran, dan berbagai usaha pariwisata yang jumlahnya besar,” lanjutnya.

Ia menuturkan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi dampak pandemi corona terhadap berbagai usaha termasuk sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan para pekerja di dalamnya.

“Dalam waktu dekat ini, pemerintah akan segera mengumumkan langkah-langkah konkret terkait hal di atas. Kemenparekraf sedang melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk mewujudkan langkah-langkah tersebut,” jelas Wishnutama.

Ia menuturkan bahwa pihaknya tengah dalam proses melakukan realokasi berbagai anggaran dalam rangka penanganan pandemi corona.

Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo pada 22 Maret 2020 kemarin mengenai Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19).

Sebelumnya, pada akhir Februari 2020, pemerintah telah menetapkan insentif pembebasan pajak kepada pengusaha hotel dan restoran di 10 destinasi wisata. Serta, insentif diskon tiket pesawat 30 persen untuk 10 destinasi wisata untuk mendorong perjalanan wisatawan nusantara.

Selain mempersiapkan stimulus, Wishnutama juga mengungkapkan beberapa langkah yang sedang dipersiapkan.

Seperti kerja sama dengan jaringan hotel dan penyedia layanan transportasi untuk membantu tenaga medis dan gugus tugas dalam menjalankan tugas mereka.

Nantinya, hotel-hotel tersebut akan dijadikan sarana tempat tinggal para tenaga medis dan gugus tugas di berbagai daerah agar mereka lebih dekat dengan rumah sakit yang menangani wabah. Jika diperlukan, nantinya hotel tersebut bisa dijadikan lokasi isolasi mandiri.

Penundaan kegiatan sektor pariwisata

Wishnutama mengungkapkan bahwa Kemenparekraf telah mengirimkan surat edaran sejak 18 Maret 2020 lalu yang meminta semua kegiatan di dalam dan luar ruangan di semua sektor terkait pariwisata dan ekonomi kreatif untuk ditunda sementara waktu.

“(Penundaan) ini sesuai dengan periode masa darurat bencana virus corona yang telah ditetapkan oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) demi mengurangi potensi penyebaran COVID 19,” tutur Wishnutama.

“Ini adalah keputusan yang harus dilakukan oleh masyarakat dengan harapan penyebaran wabah COVID 19 dapat berakhir sehingga nantinya segala aktivitas bisa berjalan normal kembali,” sambung dia.

Insentif pariwisata

Sebelumnya, pada akhir Februari 2020 lalu, berdasarkan hasil rapat terbatas, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan beberapa kebijakan pemerintah berupa insentif untuk stimulus pariwisata Indonesia.

Insentif untuk menarik kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), pemerintah memberikan alokasi tambahan sebesar Rp 298,5 miliar. Insentif tersebut terdiri dari Insentif Airlines dan Travel Agent, Insentif dalam skema Joint Promotion, kegiatan promosi pariwisata serta familiarization trip (famtrip) dan influencer.

Belakangan pada Selasa (3/3/2020), Wishnutama menjelaskan bahwa insentif untuk wisman ditunda.

Insentif lainnya adalah untuk menarik perjalanan wisatawan nusantara. Insentif dari pemerintah yaitu berupa diskon 30 persen penerbangan ke 10 tujuan wisata. Adapun 30 persen itu untuk kuota 25 persen seats di setiap penerbangan ke 10 tujuan wisata.

Selain itu, sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pemerintah daerah di 10 destinasi pariwisata untuk tidak menarik pajak hotel dan restoran kepada pengusaha.

Ini merupakan insentif kepada pengusaha hotel dan restoran dengan pembebasan pajak. Hal tersebut berlaku selama 6 bulan terhitung Maret 2020.

"Pemerintah daerah diminta untuk tidak memungut pajak hotel dan restoran selama enam bulan. Tapi pemerintah daerah nanti diganti pemerintah pusat 10 persen sendiri," ujar dia ketika memberi penjelasan di Jakarta, Rabu (26/2/2020).