1.266 Hotel Tutup karena Corona, Ini Usulan Asosiasi untuk Pemerintah

Data terkini Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menunjukkan, sebanyak 1.266 hotel di 31 provinsi tutup.

Hal ini dilaporkan Ketua PHRI Hariyadi Sukamdani saat diskusi online bersama asosiasi lain dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI lewat aplikasi Zoom.

Data jumlah hotel yang tutup dilaporkan dari Badan Pengurus Daerah PHRI.

Namun, data yang disampaikan akan terus bertambah, karena belum semua hotel di Indonesia memberikan laporan terkininya.

"Ini masih akan lebih banyak. Karena ini hanya yang lapor saja, yang tidak melapor tentu lebih banyak lagi," kata Hariyadi dalam saluran diskusi online, Selasa (7/4/2020).

"Oleh karena itu, kami harap pihak hotel juga secepatnya menyampaikan kepada kami data terbarunya," lanjutnya.

Usulan

Terkait hal ini, Hariyadi megungkapkan, pihaknya mengusulkan beberapa hal kepada pemerintah guna menanggulangi dampak wabah virus corona terhadap hotel.

Usulan tersebut, seperti masalah perpajakan, perbankan, dan ketenagakerjaan.

"Untuk pajak, kami meminta relaksasi PPh pasal 21 dan 25, juga ada tambahan dari Kadin yaitu PPh pasal 23. Ini kami masih menunggu dari Menteri Keuangan kapan bisa dirilis untuk stimulusnya," jelasnya.

Respon tersebut dengan mengeluarkan Peraturan OJK nomor 11 tahun 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran virus corona.

Untuk situasi terkini bantuan perbankan, kata Hariyadi, OJK sudah mulai bernegosiasi dengan pihak perbankan.

"Namun cukup alot juga, karena pada saat ini bank sedang dalam kondisi yang campur aduk cashflow-nya," ujarnya.

Ketiga, adalah terkait ketenagakerjaan. Hariyadi menyebut, masalah ketenagakerjaan ada pada pihak hotel yang tidak bisa membayar tenaga kerjanya.

"Kalau saya petakan antara yang masih mampu membayar full, mampu membayar sebagian, dan tidak bisa membayar sama sekali, itu kondisinya lebih dominan yang tidak bisa membayar sama sekali," jelasnya.

Hariyadi mengungkapkan keprihatinannya terkait hal ini. Oleh karena itu, PHRI mengusulkan kepada pemerintah untuk pembebasan iuran BPJS Ketenagakerjaan, maupun Kesehatan selama 12 bulan ke depan, tergantung situasi dan kondisi.

Jika kondisi wabah virus lebih cepat berakhir, pembebasan tersebut bisa lebih cepat diakhiri.

Namun dikatakannya, saat ini masih ada beberapa hotel bertahan membuka operasional.

"Masih ada yang buka dan bertahan. Mereka sudah menerapkan strateginya masing-masing," kata Maulana saat dihubungi Kompas.com, Senin (6/4/2020).

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Indonesian Hotel General Manager Association ( IHGMA), Arya Pering, mengatakan saat ini hotel yang masih bertahan memiliki tingkat hunian rata-rata di bawah 10 persen.

Hal ini berimbas pada kehidupan karyawan atau pegawai hotel yang masih bertahan.

"Pegawainya di awal dibagikan day pay nya lalu annual leave dan sekarang sudah mulai unpaid leave dengan rata-rata 50 persen hari kerja dalam sebulan," katanya saat dihubungi Kompas.com, Senin (6/4/2020).