Dunia Wisata Yogya Kedodoran

YOGYAKARTA, KOMPAS - Meskipun menjadi salah satu daerah tujuan wisata yang populer, DIY belum mengelola industri pariwisata dengan baik. Potensi destinasi wisata tidak digarap dan dipromosikan. Peran lembaga pemerintah dalam menarik kunjungan wisatawan masih sangat kurang. Bahkan, peran pelaku wisata terkesan kedodoran.

Ketua Keluarga Public Relations Yogyakarta yang juga Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Deddy Pranowo Eryono mengatakan, selama ini belum ada sinergi antara pelaku wisata dan budaya dalam mendatangkan wisatawan. Semua pihak bekerja sendiri- sendiri sehingga hasil yang diperoleh tidak maksimal.

Acara-acara yang memakan biaya besar kurang dipromosikan sehingga tidak berdampak signifikan terhadap tingkat kunjungan wisatawan. Padahal, di negara mana pun, atraksi semacam itulah yang menarik wisatawan datang. "Kabar tentang Pekan Budaya Tionghoa, misalnya, baru saya dengar seminggu sebelum acara dimulai. Itu pun saya ketahui dari Facebook. Mestinya pemerintah turun tangan sehingga sinergi itu bisa muncul. Informasi penyelenggaraan acara pasti, kan, masuk ke pemerintah," katanya, Kamis (18/2), saat berkunjung ke Redaksi Kompas Biro DIY bersama pengurus PHRI DIY.

Penasihat PHRI DIY, Sutikno, menambahkan, atraksi budaya bisa ditawarkan kepada wisatawan jika rencana penyelenggaraan acara itu dipromosikan sejak jauh-jauh hari. Dengan begitu, biro perjalanan dan pengelola hotel bisa membuat paket wisata dengan menjual atraksi itu. Atraksi tersebut juga bisa dimasukkan ke kalender pariwisata. "Biasanya wisatawan asing yang datang sudah punya jadwal sendiri. Jadi, sulit untuk mengajak mereka mendatangi destinasi wisata lain secara mendadak," tuturnya.

Promosi minim

Selain kurangnya sinergi, Ketua PHRI DIY Istidjab M Danunagoro menuturkan, anggaran promosi wisata di Indonesia masih sangat minim dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Akibatnya kunjungan wisatawan asing ke Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan ke Malaysia.

Melihat pentingnya promosi wisata, Pemerintah Kota Yogyakarta membuat terobosan dengan mengembalikan 5 persen pajak dari sektor pariwisata untuk promosi. Tahun 2010, nilainya mencapai Rp 1,4 miliar. Namun, terobosan semacam ini belum diikuti daerah lain.

Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) DIY MA Desky mengatakan, semua hal yang mendukung pariwisata ada di DIY. Namun, potensi itu belum digarap secara optimal. Otonomi daerah memperburuk situasi karena saat ini masing-masing daerah seakan berlomba-lomba menarik wisatawan ke daerahnya sendiri.

Kondisi semacam itu membuat DIY gagal menyediakan kenyamanan bagi wisatawan. Keluhan soal kenakalan sopir taksi, tukang becak, dan pedagang, kurangnya fasilitas umum, hingga kemacetan di musim libur panjang tak kunjung diselesaikan. Oleh karena itu, semua pihak perlu duduk bersama untuk membicarakan ulang cara memajukan pariwisata DIY. (ARA)