DPR Buka Peluang Batavia Air Urus Haji

JAKARTA, KOMPAS.com -  Perundingan penetapan tarif angkutan haji 2010 masih belum memenuhi kesepakatan. Meski demikian telah ada indikasi titik temu antara Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Garuda Indonesia dan Komisi VIII DPR.

Usulan penurunan tarif sebesar 150 dollar AS per jemaah yang diusulkan Menag Suryadharma Ali tampaknya tidak bakal terpenuhi, karena Garuda ngotot hanya mau menurunkan 51 dollar As. Namun demikian, akhirnya Garuda mau menurunkan lagi. Tetapi penurunan tersebut belum ditetapkan.

"Perundingan belum selesai. Tetapi telah ada indikasi pertemuan antara semua pihak. Yang kami inginkan adalah tarif turun tetapi kualitas layanan tetap terjamin," kata Suryadharma Ali saat rapat kerja di DPR, Senin (14/6/2010) petang.

Garuda mematok tarif 1.728 dollar AS, atau turun 51 dollar dari tarif yang pertama diusulkan sebelumnya yaitu 1.779 dollar AS pada 19 Mei 2010.

Garuda telah mengusulkan empat kali yaitu pertama pada 19 Mei sebesar 1.779 dollar, lalu pada 7 Juni sebesar 1.761 dollar per penumpang, kemudian pada 10 Juni sebesar 1.756 dollar AS. Yang terakhir pada Senin kemarin dengan patokan tarif 1.728 dollar per jemaah.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar mengatakan, pihaknya bisa menurunkan asalkan harga avtur tidak turun pada saat penyelenggaraan haji. Meski demikian, Emir menyatakan, pihaknya belum bisa menentukan berapa dollar lagi tarif yang bisa diturunkan.

Menurutnya, dengan tarif 1.728 dollar per penumpang, Garuda tidak mengambil keuntungan yang besar. Meskipun dia tidak mau mengungkapkan berapa keuntungannya, beberapa waktu lalu Emir menyatakan margin keuntungan hanya 3 persen dari tarif.

"Kalau diturunkan berarti marginnya akan turun lagi," ujarnya yang lagi-lagi tidak mau mengungkapkan penurunan margin keuntungannya itu.

Sementara, Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Kadir Karding, mengatakan, penentuan penurunan tarif akan dilakukan pada beberapa hari ke depan. Kemungkinannya adalah dalam rapat kerja tanggal 16 atau 17 Juni.

"Belum bisa ditentukan penurunannya, tetapi kira-kira antara 4 persen hingga 5 persen," ujar politisi dari PKB tersebut.

Soal operator yang menjalankan pengangktuan haji, Abdul kadir mengatakan, kemungkinan operator lain selain Garuda Indonesia masih di buka. Apalagi saat ini Batavia Air masih ngotot untuk ikut tender penyelenggaraan haji.

Sementara, Direktur Jenderal BPIH Kementerian Agama, Slamet Riyanto, mengatakan, siapa pun operatornya masih diperbolehkan ikut tender. Namun demikian maskapai tersebut harus memiliki landing permit untuk penerbangan haji. Sementara Batavia Air belum memilikinya.

"Kami tidak ingin lagi seperti saat Indonesia Air menerbangkan haji dulu. Tidak bisa mendarat ke Jeddah, baru bisa mendarat setelah ada jaminan dari Garuda. Membuat landing permit itu bukanlah hal yang mudah," tandasnya. (Hendra Gunawan)