Berjibaku di Trans-Kalimantan

Baru saja melintasi jalan yang penuh kubangan lumpur di ruas jalan trans-Kalimantan, sekitar 140 kilometer dari Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, mobil gardan ganda yang dikendarai Aji (38) berhenti. Di tepi jalan terlihat truk terperosok ke dalam parit yang dalamnya lebih dari 5 meter.

Baru tiga hari lalu, truk itu masuk ke situ gara-gara jalan licin,” kata warga setempat yang ikut menonton truk tersebut, pertengahan Oktober lalu.

Aji yang saban pekan melintasi rute ini terkait bisnis sawitnya hanya geleng-geleng kepala. ”Saya khawatir memang kalau lewat sini pas musim hujan. Mobil sering terjebak, keluarnya harus ditarik,” ucapnya.

Saat Kompas menyusuri jalan nasional di ruas Sangatta-Berau, terutama di Kecamatan Muara Wahau, pekan lalu, lubang-lubang berdiameter 1 meter bertebaran di mana-mana. Beberapa ruas bahkan lapisan aspalnya habis mengelupas, menyisakan lumpur. Untuk lewat, kendaraan harus antre karena hanya bisa satu jalur.

”Dua bulan lalu, saya menarik empat mobil untuk keluar dari jalan lumpur itu,” kata Aji, seusai melintasi jalan berlumpur sepanjang sekitar 50 meter di Gunung Kudung, Muara Wahau.

Tak hanya di Muara Wahau. Ruas jalan dari Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, menuju Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, juga setali tiga uang kondisinya. Pekan lalu, tampak arus lalu lintas macet sepanjang 500-an meter.

Selama 12 jam perjalanan, sudah tak terhitung berapa mobil dan truk yang menepi. Salah satu mobil itu dikemudikan Agus (36). Ban mobilnya bocor. ”Dua ban cadangan sudah habis,” keluhnya.

Di Kaltim, dari 2.118 kilometer total panjang ruas jalan nasional, yang beraspal baru sekitar 1.743,5 km. Kondisi rusak biasa sepanjang 283,3 km dan rusak berat 22,81 km. Hanya 554,2 km panjang jalan yang tergolong baik.

Ruas antarkabupaten/kota yang relatif paling mulus hanya ruas Kota Balikpapan-Samarinda dan Samarinda-Bontang. Ruas jalan sejauh 240 km, dan biasa ditempuh selama enam jam. Bisa dibilang, nyaris tidak pernah ada kemacetan, kecuali jika terjadi kecelakaan sehingga arus terganggu.

Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengatakan, dana pemeliharaan dan pembangunan untuk jalan trans-Kalimantan di Kaltim hanya Rp 900 miliar untuk tahun 2011. Padahal, idealnya Rp 1,3 triliun-Rp 1,7 triliun per tahun.

Lalu, mengapa tidak ditambah dari APBD Kaltim. ”Kalau jalan nasional tidak boleh pakai APBD,” kata Awang.

Awang pun mengeluh. ”Jika jalan rusak, yang disalahkan gubernur. Jika yang rusak di kabupaten, yang disalahkan bupati. Padahal, itu kan dari APBN,” katanya.

Meskipun jalan trans-Kalimantan yang menjadi sandaran harapan banyak warga rusak parah, Awang justru ngotot untuk membangun Jalan Tol Samarinda-Balikpapan sepanjang 99 km. Demi percepatan pembangunan, ia mengarahkan penggunaan APBD sekitar Rp 2 triliun dari total dana yang dihabiskan Rp 6,2 triliun.

Padahal, Kementerian Kehutanan telah menolak pengajuan pembangunan jalan tol yang akan membelah Taman Hutan Raya Bukit Soeharto sepanjang 24 km dan Hutan Lindung Manggar sepanjang 8 km.

Namun, Awang bergeming pada rencananya.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Mudiyat Noor, heran dengan sikap Awang yang mantan Bupati Kutai Timur itu. ”Siapa yang mau tanggung jawab jika tol ada apa-apa. Kenapa tidak memperbaiki jalan trans-Kalimantan saja. Tol itu kan paling yang menikmati pengusaha dan pejabat yang bolak-balik Balikpapan-Samarinda,” tutur Mudiyat.

Sekadar perbandingan, tol itu akan makin memudahkan orang bolak-balik Samarinda-Balikpapan yang jaraknya melalui jalan konvensional 115 km. Lalu, bagaimana dengan ruas jalan lain di provinsi itu? Terdapat 10 kabupaten dan empat kota di Kaltim, dan apa jalanan mulus hanya demi dua kota itu?

Koordinator Truk Star Cargo, Ridwan, mengakui, jalan nasional ruas Samarinda-Balikpapan masih cukup layak untuk dilewati. Dia berpendapat, Pemprov Kaltim sebaiknya memperbaiki ruas jalan trans-Kalimantan, terutama di ruas Sangatta (Kutai Timur)-Berau yang kondisinya rusak parah. Star Cargo, misalnya, harus menempuh ruas jalan sepanjang sekitar 300 kilometer tersebut selama lebih dari 24 jam. Padahal, waktu tempuh normal hanya 9-11 jam.

Polemik soal ini baru seputar ruas antarkota/kabupaten, belum antarkecamatan dan antardesa. Sampai kapan warga Kaltim terus berjibaku di jalan raya? (PRA/ILO)