Agen Pariwisata di Bali Merasa Dirugikan

DENPASAR, KOMPAS.com — Agen perjalanan wisata di Bali merasa dirugikan dengan keputusan kenaikan tarif tiket masuk wisata di Kabupaten Badung dan Kabupaten Tabanan. Mereka merugi karena masih menggunakan program paket wisata dengan harga lama untuk tiket masuk wisata.

”Seharusnya kami diberi tahu dulu sehingga kami siap dan dapat menyesuaikan harga yang baru,” kata I Ketut Ardana, Wakil Ketua I Bidang Organisasi dan Litbang Asosiasi Perusahaan Perjalanan Bali, Jumat (17/2/2012) di Denpasar. Para agen perjalanan wisata pada dasarnya tidak menolak adanya kenaikan tarif. Namun, mereka keberatan karena proses perubahan harga dilakukan secara mendadak. Padahal, paket wisata dengan harga lama sudah dijual sejak enam bulan hingga satu tahun lalu.

Seperti diketahui, mulai tahun ini, Kabupaten Badung dan Kabupaten Tabanan menaikkan harga tiket masuk sejumlah obyek wisata hingga 500 persen. Kenaikan harga itu dilakukan untuk menambah biaya perawatan obyek wisata, (Kompas, 17/2/2012).

Ardana mengatakan, kenaikan tarif ini membuat sejumlah agen perjalanan harus mengeluarkan uang tambahan untuk membayar tiket masuk. Misalnya, wisatawan asing saat hendak masuk ke obyek wisata Pura Uluwatu, Pecatu, Badung, harus membayar tiket masuk Rp 20.000. Padahal, wisatawan asing itu membeli paket wisata dari agen perjalanan dengan harga tiket lama, yaitu Rp 3.000 per orang. Akibatnya, agen perjalanan harus menutup kekurangan Rp 17.000 per orang.

”Hal itu tidak dapat dihindari. Saya dengar, beberapa agen wisata terpaksa mencari obyek wisata lain yang lebih murah,” kata Ardana. Misalnya, jika wisatawan ingin menikmati suasana matahari terbenam di Uluwatu, agen perjalanan mencari obyek wisata lain yang juga menawarkan keindahan yang sama.

Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Bali Ida Bagus Ngurah Wijaya berencana mempertemukan pelaku wisata dengan pemerintah daerah terkait untuk membahas masalah ini.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Cokorda Raka Darmawan menjelaskan, sebenarnya dulu ada rencana untuk memasang kisaran harga agar bisa disepakati bersama. Namun, hal itu batal karena waktu sangat mepet sehingga tidak ada sosialisasi,” katanya. (DEN)