Pemerintah Dinilai Gagal Selesaikan Konflik di Mesuji

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com — Pemerintah dinilai gagal menyelesaikan konflik agraria di Mesuji, khususnya di wilayah perkebunan PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) dan PT Lampung Inter Pertiwi (LIP).

Menurut Abdul Halim, anggota Sekretariat Bersama Pemulihan Hak Rakyat Indonesia (PHRI), kasus perusakan aset PT BSMI dan LIP di Mesuji merupakan bentuk kelambanan dan ketidaktegasan pemerintah dalam menangani kasus Mesuji.

”Konflik yang terjadi di Mesuji baru-baru ini menunjukkan secara jelas bahwa tidaklah cukup penyelesaiannya hanya dengan membentuk TGPF dan temuannya berupa rekomendasi-rekomendasi 'normal' saja. Seharusnya ada penyelesaian yang menusuk ke inti persoalan,” ujar Abdul dalam siaran persnya, Selasa (28/2/2012).

Sementara Zaenal Muttaqin dari Konsorsium Pembaruan Agraria menuding pemerintah tidak punya niat dan keberanian untuk menuntaskan kasus meskipun rekomendasinya sudah dikeluarkan pihak terkait seperti TGPF dan Komnas HAM.

”Pemerintah tersandera kekuatan modal sehingga usulan-usulan untuk keadilan masyarakat jadi terabaikan,” tuturnya.