Defisit APBN Rp 190 Triliun

JAKARTA, KOMPAS - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2012 defisit 2,23 persen terhadap produk domestik bruto atau Rp 190 triliun. Defisit anggaran tersebut terjadi jika pemerintah jadi menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi Rp 1.500 per liter. 

Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RUU APBN-P) 2012 telah disepakati pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat kerja di kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (30/3) dini hari. Hadir mewakili pemerintah antara lain Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida S Alisjahbana.

RUU APBN-P 2012 defisit Rp 190 triliun karena total anggaran pendapatan dan hibah negara senilai Rp 1.358,2 triliun. Belanja negara senilai Rp 1.548,31 triliun. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta, A Prasetyantoko menyatakan, defisit 2,23 persen adalah defisit APBN-P. Jika dikonsolidasi dengan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), defisit nasional 2,8 persen.

Cukup riskan

”Jadi itu sebetulnya mendekati 3 persen, maksimum yang diperbolehkan undang-undang. Dari sisi fiskal sudah cukup riskan sehingga tidak bisa lebih agresif lagi untuk menarik utang,” kata Prasetyantoko.

Pasal 83 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur, defisit maksimal 3 persen adalah kumulasi APBN dan APBD.

Untuk membiayai defisit APBN tersebut, pada 3 April 2012 pemerintah akan melelang empat seri obligasi negara atau Surat Utang Negara (SUN) dengan jumlah indikatif Rp 6 triliun.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Yudi Pramadi dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat, menyebutkan, empat seri SUN tersebut adalah SPN12130404, FR0061, FR0059, dan FR0058.

Seri SPN12130404 merupakan penerbitan baru dengan pembayaran bunga secara diskonto. SUN ini jatuh tempo 4 April 2013.

Seri FR0061 merupakan penerbitan kembali dengan tingkat bunga tetap 7,00 persen akan jatuh tempo 15 Mei 2022. Pembayaran kupon dilakukan setiap 15 Mei dan 15 November.

Seri FR0059 (penerbitan kembali) dengan tingkat bunga tetap 7,00 persen akan jatuh tempo 15 Mei 2027, pembayaran kupon dilakukan setiap 15 Mei dan 15 November. Seri FR0058 (penerbitan kembali) dengan tingkat bunga tetap 8,25 persen akan jatuh tempo 15 Juni 2032, pembayaran kupon setiap 15 Juni dan 15 Desember. (LAS)