DPR: Kalimantan Diperlakukan Tidak Adil

PALANGKARAYA, KOMPAS.com — Komisi I DPR menilai tidak memadainya kuota bahan bakar minyak untuk Kalimantan sebagai ketidakadilan. Sebab, Kalimantan termasuk wilayah penghasil minyak bumi dan pemerintah pusat sepatutnya mencukupi kebutuhan BBM di wilayah tersebut.

Wakil Ketua Komisi I DPR Hayono Isman di sela kunjungan ke Palangkaraya, Kalteng, Senin (30/4/2012), mengatakan, pihaknya sudah melihat secara langsung antrean panjang pembeli BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di Palangkaraya sebagai dampak kuota yang tak mencukupi.

Empat gubernur di Kalimantan juga sudah telah meminta agar kuota BBM di daerahnya ditambah. Pemerintah Provinsi Kalteng, misalnya, meminta kuota BBM pada tahun 2012 sebesar 314.778 kiloliter (kl) premium. Jumlah itu naik dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 271.895 kl. Akan tetapi, kuota untuk Kalteng pada tahun 2012 justru berkurang sangat signifikan menjadi 263.784 kl.

Hayono menuturkan, pihaknya mendukung pernyataan empat gubernur di Kalimantan untuk meminta tambahan kuota BBM. Pemerintah pusat diminta tidak meremehkan Kalimantan dengan mengurangi kuota. Komisi I DPR berharap pemerintah pusat, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, dan Komisi VII DPR, segera mengantisipasi masalah tersebut.

Hayono menambahkan, pemerintah pusat harus menyadari bahwa daerah merupakan fondasi negara.