Kompas.com - 17/07/2013, 10:36 WIB
EditorI Made Asdhiana
BADUNG, KOMPAS - Keberadaan Pulau Pudut di Desa Tanjung Benoa, Kabupaten Badung, Bali, nyaris hilang sebagai dampak pengerukan sejak 1970 dan abrasi. Luas pulau yang semula 10 hektar itu kini tinggal sekitar satu hektar. Kondisi ini mengancam penyu yang berkembang di pulau itu.

Selain penyu, tergerusnya daratan Pulau Pudut meresahkan masyarakat setempat yang bergantung pada wisata bahari. Keberadaan penyu menjadi sajian wisata yang ditawarkan warga di desa itu kepada pengunjung.

Menurut Bendesa Adat Tanjung Benoa Nyoman Wana Putra, pariwisata bahari menjadi tulang punggung warga, selain menjadi nelayan. ”Kami khawatir jika Pulau Pudut hilang, penyu tidak memiliki rumah lagi. Tak ada lagi daya tarik pariwisata,” katanya di Tanjung Benoa, Selasa (16/7/2013).

Dia menjelaskan, Pulau Pudut dulu adalah kawasan pertanian, selain untuk habitat penyu. Aktivitas bercocok tanam berangsur menurun semenjak ada pengerukan pulau itu sekitar 1970. Pengerukan dilakukan secara tradisional, diangkut dengan jukung untuk penimbunan di Pelabuhan Benoa yang jaraknya sekitar dua kilometer. Selanjutnya, abrasi menggerus pulau itu dan penyu pun tergusur.

”Kami minta perhatian pemerintah daerah untuk membantu mengembalikan pulau ini,” kata Wana Putra.

Pulau Pudut ada di Teluk Benoa di sisi timur Tanjung Benoa serta berjarak sekitar 35 kilometer (km) dari Denpasar, ibu kota Provinsi Bali, dan 5 km dari kawasan Nusa Dua. Pengunjung Tanjung Benoa menunggang kapal wisata atau kapal nelayan untuk menjangkau pulau itu.

Wana Putra mengaku pernah bersurat kepada Pemerintah Kabupaten Badung pada 2008 dan 2011 untuk menyelamatkan Pulau Pudut. Namun, sampai kini tidak ada jawaban.

Oleh sebab itu, ia dan warga menyambut baik wacana reklamasi Pulau Pudut dan sekitarnya oleh perusahaan swasta, PT Tirta Wisata Bali Internasional (TWBI). Wana Putra mengaku sudah dihubungi PT TWBI dan Pemerintah Provinsi Bali terkait wacana itu dan menyatakan setuju.

PT TWBI meminta izin reklamasi Pulau Pudut dan pemanfaatannya pada 2012. Pengajuan izin ini bersamaan dengan tiga perusahaan lain. Namun, Gubernur Bali Made Mangku Pastika berdasarkan persetujuan DPRD Bali menetapkan dan memberikan surat izin prinsip kepada PT TWBI pada Desember 2012.

Pro dan kontra

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.