Kemandirian yang Hilang

Kompas.com - 27/12/2013, 08:08 WIB
Ratusan warga antre untuk mendapatkan pembagian bantuan langsung sementara masyarakat di Kantor Pos Wamena, Jayawijaya, Papua, Senin (9/12/2013). KOMPAS/WISNU WIDIANTORORatusan warga antre untuk mendapatkan pembagian bantuan langsung sementara masyarakat di Kantor Pos Wamena, Jayawijaya, Papua, Senin (9/12/2013).
EditorI Made Asdhiana
DENGAN seluruh kemahalan distribusi barang di Papua, nyatanya orang Papua semakin tergantung kepada beras untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Berbagai program bantuan uang jadi pemicunya karena memupus etos kerja orang Papua untuk bertani dan beternak. Alih fungsi hutan menjadi perkebunan tanaman industri, seperti sawit, juga membabat gudang pangan masyarakat adat Papua sehingga lagi-lagi membuat ketergantungan orang Papua akan beras semakin tinggi.

Senin (9/12/2013) siang itu, halaman Kantor Pos Wamena di ibu kota Kabupaten Jayawijaya penuh sesak oleh ratusan warga yang mengantre pencairan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Para warga antre untuk mengambil bantuan uang cair tahap 1 dan 2 periode 2013 senilai Rp 600.000 per keluarga sasaran.

Awalnya, Pieter Gaspersz yang juga Sekretaris II Satgas BLSM Kantor Area XI Papua Maluku cukup duduk manis di mejanya, mengawasi pencairan uang bantuan dari pemerintah pusat itu. Sepertinya urusan pembagian dana Rp 8 miliar untuk penerima BLSM di Distrik Wamena Kota dan Distrik Asologaima bakal mulus. Namun, tiba-tiba terdengar protes dari kerumunan warga yang mengantre.

”Bantuan itu tidak betul. Kenapa ada warga yang dulu menerima dan sekarang tidak menerima?” seru salah satu kepala desa yang berdiri di hadapan meja Gaspersz. Di belakang si kepala desa itu, beberapa warga turut meneriaki Gaspersz, sementara puluhan orang lainnya sibuk berdebat soal siapa saja penerima bantuan langsung tunai (BLT) yang kini tak kebagian jatah BLSM.

Suasana makin gaduh karena setiap orang meneriakkan pendapatnya, saling berebut bicara. Gaspersz memotong perdebatan itu sebelum situasi semakin gaduh dan kacau. ”Ini bukan pencairan BLT. Bapak harus ingat, dulu saat pencairan BLT, semua penerimanya memegang kartu bukti penerima BLT. Sekarang ini tidak ada kartu karena ini memang bukan BLT. Ini program BLSM, kartu BLSM semua ada di kami. Kalau ada penerima BLT yang tidak menerima dana BLSM itu karena sasaran BLSM memang berbeda dengan sasaran BLT,” ujar Gaspersz, juga dengan setengah berteriak.

Gaspersz menghela napas seperti lemas. ”Menjelaskan beda BLT dan BLSM di kota saja sudah susah seperti ini. Padahal, BLSM juga harus dibagikan di puluhan distrik lainnya. Di Jayawijaya, ada 35.330 rumah tangga sasaran BLSM, yang secara total akan menerima dana Rp 21 miliar. Anda bisa bayangkan protes yang akan kami hadapi di titik pencairan lainnya?” Gaspersz bertanya.

BLSM hanya satu dari sekian banyak program ”bagi-bagi uang” pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Papua, misalnya, sejak tahun 2007 menggelontorkan dana Rencana Strategis Pembangunan Kampung atau Respek berupa uang cair Rp 100 juta per kampung. Tiap tahun, anggaran Pemerintah Provinsi Papua untuk program itu tak kurang dari Rp 470 miliar.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO Warga menyeberangi jembatan gantung di Distrik Bolakme, Jayawijaya, Papua, Jumat (6/12/2013).
Pemerintah pusat dan daerah juga bersama-sama menggelontorkan bantuan langsung masyarakat (BLM). Beginilah kerumitan rumus ”bagi-bagi uang” BLM, terinci menjadi program PNPM Pedesaan, PNPM Perkotaan, PNPM Infrastruktur Pedesaan, dan PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah. Nilai BLM Papua pada 2013 mencapai Rp 742,7 miliar. Di Papua Barat, program yang sama menggelontorkan dana Rp 255 miliar.

Bermanfaat bagi masyarakat? ”Sama sekali tidak,” kata pegiat hak asasi manusia, Pater John Djonga Pr. ”Bantuan uang tunai dan beras miskin menghancurkan etos kerja. Sekitar tahun 1995, Jayawijaya adalah daerah pertanian produktif, yang bahkan mengirimkan banyak hasil bumi ke Jayapura dan Mimika. Semua itu sekarang tinggal cerita,” kata Pater John Djonga.

Ada begitu banyak bantuan uang dan beras miskin diberikan sehingga waktu orang habis untuk mengantre bantuan. Orang semakin malas berkebun, apalagi beternak. Semua berpikir pintas. Toh, ada beras bantuan dari pemerintah. ”Kalaupun tak ada beras miskin, orang di Wamena akan memakai uang bantuan untuk membeli beras yang harganya Rp 19.000 per kilogram itu. Itu tak memberdayakan orang Jayawijaya, yang pada dasarnya adalah petani dan peternak hebat,” ujar Pater John Djonga.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X