Lembaga Survei Tolak Pengaturan "Quick Count" di RUU Pemilu

JAKARTA,SELASA - Sejumlah lembaga survei seperti seperti Puskapol FISIP UI, LP3ES, Lembaga Survei Indonesia dan Litbang Kompas,  menolak tegas rencana pengaturan waktu keluarnya hasil quick count yang sedang berkembang dalam pembahasan RUU Pemilu. "Kami menolak hasil pengumuman quick count dilakukan 24 jam setelah penutupan TPS, karena dikhawatirkan dapat terjadi manipulasi suara dan sulit bagi masyarakt untuk mendeteksinya," ujar Direktur Pusat Kajian FISIP UI, Sri Budi Eko Wardani di Jakarta (19/2).

Menurutnya,  anggapan partai politik dan DPR yang menilai hasil quick count dapat meresahkan masyarakat, sebagai alasan adanya rencana pengaturan waktu tersebut. Padahal, pada dasarnya quick count mendorong kualitas hasil pemilu. Namun ia mengakui hal itu memang belum dipahami secara benar, baik oleh masyrakat umum maupun kalangan politikus dan partai politik. "Quick count seharusnya dilihat sebagai alat kontrol bagi proses penghitungan suara, yaitu sebagai pembanding untuk melihat terjadinya manipulasi perhitungan suara," tegasnya.

Dalam pembahasan RUU Pemilu berkembang, alternatif pengaturan waktu keluarnya hasil quick count yang menyebutkan bahwa hasil penghitungan cepat itu harus dilakukan 24 jam setelah penutupan TPS. Selain itu juga berkembang alternatif hasil quick count dapat dipublikasi beberapa jam setelah penutupan TPS yakni pukul 18.00. (C2-08)