Investasi Pemerintah di Sektor Pariwisata Masih Sangat Kurang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata Arief Yahya mengakui kurangnya investasi dari sektor pemerintah untuk pengembangan 10 destinasi prioritas Kementerian Pariwisata. Sektor pemerintah baru sanggup memenuhi 30 persen dari kebutuhan pengembangan sektor pariwisata.

"Kebutuhan kita bangun pariwisata, untuk 10 destinasi wisata itu misalnya Rp 200 triliun. Rp 100 triliun diharapkan dari public investment yakni pemerintah, dan sisanya dari swasta. Kalau dari pemerintah hanya mampu 30 persen, rata-rata investasi yang diberikan ke pariwisata hanya Rp 6 triliun per tahun. Jadi 5 tahun Rp 30 triliun," ujar Arief di Kantor Kepala Staf Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Menurut Arief, besaran dana Rp 100 triliun dari investasi pemerintah tersebut dibutuhkan untuk mengembangkan 10 destinasi wisata prioritas.

Adapun 10 destinasi wisata prioritas dari Kementerian Pariwisata adalah: Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Tanjung Lesung (Banten), Morotai (Maluku Utara), dan Tanjung Kelayang (Bangka Belitung).

"Oleh karenanya, maka kita kerja sama salah satunya dengan Bank Dunia. Sudah disepakati 200 juta untuk paket pertama untuk tiga destinasi wisata prioritas" jelasnya.

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Muhlis Eso dan barang peninggalan Perang Dunia II di gubuk museum miliknya di Kecamatan Morotai Selatan, Kepulauan Morotai, Maluku Utara, Senin (18/7/2016).

"Tapi kurangnya masih sangat banyak karena pemerintah hanya menyediakan 30 persen dari kebutuhan pengembangan 10 destinasi prioritas," jelasnya.

Dalam waktu yang bersamaan, Arief meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong untuk memenuhi kebutuhan investasi di sektor pariwisata.

"Mohon Pak Tom untuk memenuhi kekurangannya (investasi)," tutur Arief.