PPKM Darurat, PHRI Jakarta Harap Ada Subsidi Gaji Karyawan Hotel dan Restoran

KOMPAS.com – PPKM Darurat di Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021 cukup membatasi mobilitas masyarakat dan operasional sejumlah usaha, termasuk industri perhotelan.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta Sutrisno Iwantono mengatakan, kebijakan tersebut berdampak pada penurunan tingkat okupansi hotel di Ibu Kota.

“Dapat dipastikan bahwa pemberlakuan PPKM Darurat ini akan berdampak langsung dengan terjadinya penurunan yang tajam terhadap tingkat hunian kamar maupun usaha restoran,” ucap dia.

Hal tersebut dirinya tuturkan dalam konferensi pers daring bertajuk “Dampak PPKM Darurat Pada Industri Hotel dan Restoran, Forum Jurnalis PHRI” pada Senin (5/7/2021).

Baca juga: Okupansi Hotel di Jakarta Sempat Meningkat Sebelum PPKM Darurat

“Diperkirakan akan terjadi penurunan dari rata-rata saat ini 20-40 persen menjadi 10-15 persen atas tingkat hunian pada hotel non-karantina OTG, isolasi mandiri, dan repatriasi,” sambung Iwantono.

Adapun, hal tersebut juga akan memengaruhi pendapatan untuk menggaji karyawan yang kemungkinan akan menyebabkan pada dirumahkannya atau PHK para staf hotel.

DragonImages Ilustrasi hotel

Terkait hal tersebut, Iwantono berharap pemerintah mengadakan subsidi bagi karyawan yang telah dirumahkan.

“Tahun lalu ada BLT (bantuan langsung tunai) buat karyawan yang dirumahkan. Kita harap BLT ini diadakan. Sebaiknya jangan dibatasi pada mereka yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan,” usulnya.

Baca juga: PHRI Jakarta Minta Keringanan Beban Operasional Selama PPKM Darurat

Lebih lanjut, Iwantono juga mengharapkan adanya subsidi gaji karyawan hotel dan restoran yang terdampak selama PPKM Darurat.

Terkait dirumahkannya karyawan hotel, dia mengungkapkan, di Jakarta jumlahnya sudah banyak termasuk jumlah hotel yang menutup operasional.

Baca juga: Rp 140 Miliar, Besaran Hutang Pemerintah ke Hotel Pasien OTG Covid-19

Meski begitu, tidak semua hotel melaporkannya kepada PHRI DKI Jakarta. Tidak semua pula yang menjadi anggota perhimpunan tersebut.

“Saya kira yang banyak terjadi (penutupan operasional) di hotel non-bintang, hotel melati. Banyak yang sudah susah untuk beroperasi,” ungkapnya.

Saat ditanyakan jumlah hotel yang tutup, Iwantono tidak bisa memberikan jawaban yang pasti lantaran ada yang sudah tutup namun tidak melapor, serta tidak memberi jawaban yang tegas saat ditanya oleh pihaknya.