Ketika Pariwisata Bali Ingin seperti Bhutan

Oleh: Frangky Selamat*

BALI yang tenang dan damai dengan panorama alam yang memanjakan mata dan budaya lokal yang memesona, belakangan sering diusik perilaku wisatawan mancanegara (wisman) yang ugal-ugalan, tidak sopan dan berani melanggar hukum.

Walau secara kuantitas wisman yang datang ke Bali belum dapat menyamai jumlah sebelum pandemi, baru mencapai 36,5 persen dari situasi normal, kualitas wisatawan yang datang dipertanyakan.

Sejumlah kasus menunjukkan wisman yang datang dengan uang pas-pasan, hingga kehabisan uang bahkan sampai bekerja untuk hidup di Bali.

Mereka datang bukan untuk berwisata dalam arti yang sesungguhnya, tapi diwarnai motif lain yang cenderung tidak memberikan nilai tambah bagi daerah setempat.

Reader's Digest Bandara Paro di Bhutan

Bhutan sebuah negara kecil di Asia Selatan dikenal dengan pariwisata yang mengutamakan unsur keberlanjutan (sustainability) yang memperhatikan keseimbangan hidup yang harmonis antara manusia dengan alam seisinya.

Setiap tahun wisman yang berkunjung ke Bhutan dibatasi. Tahun ini saja hanya 86.000 turis yang ditargetkan datang.

Jumlah uang yang mesti disiapkan wisman untuk berkunjung tidak bisa dibilang sedikit jika tidak mau dibilang tinggi.

Untuk berkunjung wisman harus menggunakan agen yang resmi ditunjuk oleh pemerintah setempat. Tidak mudah untuk berkunjung ke sana karena seperti “diseleksi” dahulu.

Inisiator Gross National Happiness

Pembatasan wisman yang datang ke Bhutan tidak serta merta berdiri sendiri sebagai kebijakan terpisah.

Bhutan adalah negara yang menginisiasi pengukuran Gross National Happiness (GNH) sebagai alternatif pengganti Gross Domestic Product (GDP) yang mengukur aktivitas perekonomian suatu negara.

GNH adalah respons atas kritik luas terhadap GDP sebagai ukuran pembangunan yang memiliki banyak kekurangan.

PDB hanya mengukur aktivitas ekonomi pasar dan tidak membedakan antara aktivitas yang menciptakan kesejahteraan dengan aktivitas yang menandakan penurunan kesejahteraan.

Misalnya, lebih banyak kejahatan, penyakit, polusi, dan bencana, semuanya ditambahkan sebagai bagian dari pengukuran GDP, karena meningkatkan aktivitas pasar dalam perekonomian.