Bisakah Pariwisata Indonesia Booming Tahun Depan?

"Saya meyakini ini hanya sampai akhir tahun. Tahun depan booming di pariwisata," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas lewat video conference, Kamis (16/4/2020).

Menanggapi pernyataan tersebut, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan bahwa pariwisata bisa saja bangkit lebih cepat.

Namun, kata dia, pemerintah perlu fokus pada mitigasi pertama yaitu menolong pekerja pariwisata.

"Mitigasi pertama harus dikerjain dulu dengan benar, pemerintah harus berani keluarkan kebijakan secepatnya terhadap pariwisata. Mitigasi pertama ini kunci dari semuanya," kata Maulana saat dihubungi Kompas.com, Jumat (17/4/2020).

Seperti diketahui, Presiden Jokowi sudah mengumumkan akan menerapkan tiga langkah mitigasi untuk bantu sektor pariwisata, Kamis (16/4/2020).

Salah satunya adalah meminta jajaran memastikan adanya program perlindungan sosial bagi para pekerja di sektor pariwisata tepat sasaran.

Maulana berpendapat sebaiknya sebelum memikirkan booming tersebut pemerintah perlu memahami tentang fenomena pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) yang menghidupi destinasi wisata.

Jika dikaitkan dengan pendapatan hotel dan restoran, lanjutnya, pergerakan wisnus terbanyak berasal dari business trip atau perjalanan bisnis.

"Bukan yang leisure tapi bisnis trip. Bisnis itu jangka waktunya dari Januari sampai Desember. Siapa yang kontribusi paling besar dari bisnis? Yaitu pemerintah. Semua dibiayai dari APBN dan APBD karena mereka bergerak melaksanakan program pembangunan dan koordinasi antar wilayah," lanjutnya.

Ia memperkirakan rata-rata kontribusi business trip terhadap okupansi hotel di setiap daerah mencapai 40-50 persen.

Sementara itu, menurut Maulana, wisata leisure atau jalan-jalan, hanya memiliki tiga musim padat kunjungan wisatawan yaitu musim lebaran, libur anak sekolah, dan libur natal tahun baru.

"Kita jangan bicara wisatawan mancanegara dulu. Jadi jika Presiden bilang itu akan rebound masih masuk di akal, tapi yang harus sehat dulu mana?" ujarnya.

Ia menuturkan business trip di Indonesia langsung mengalami dampak buruk sejak Jakarta diketahui ada pasien positif virus corona.

"Business trip itu kan market-nya paling besar di ibu kota negara, Jakarta. Business trip ini kan sumbernya dari APBN di Jakarta. Begitu Jakarta sakit, muncul hal misalnya pembatasan dinas, membatasi rapat-rapat di luar kantor, work from home ini akhirnya berimbas pada penutupan hotel-hotel di seluruh Indonesia karena bisnis enggak jalan," jelasnya.

Ia berharap pemerintah pada masa recovery nanti akan langsung bergerak menjalankan program business trip seperti biasa ke seluruh daerah.

Masa pemulihan

Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Association of The Indonesian Tours & Travel Agencies (ASITA) Budijanto Ardiansyah mengatakan pernyataan Jokowi bahwa pariwisata tanah air tahun depan akan booming, merupakan hasil analisa secara umum yang didasari pertimbangan wisatawan yang telah lama berdiam di rumah karena pandemi virus corona.

"Analisa umum saja dengan pertimbangan setelah lama dikarantina minat wisata akan meningkat seperti orang dilepas kerangkeng. Namun yang mendasari adalah kapan virus ini berakhir," kata Budijanto saat dihubungi Kompas.com, Jumat (17/4/2020).

Ia memperkirakan diperlukan waktu tiga hingga empat bulan untuk proses pemulihanpariwisata domestik setelah pandemi virus corona berakhir.

Sementara untuk outbound (turis Indonesia ke luar negeri), ia memperkirakanmemakan waktu pemulihan enam bulan hingga satu tahun. Namun, hal tersebut berlaku jika semua negara sudah beres mengatasi Covid-19.

Sementara itu, untuk inbound (kunjungan wisatawan mancanegara), ia memprediksi hal tersebut tergantung kebijakan negara.

"Tapi saya rasa amannya sekitar satu tahun juga dengan tetap menerapkan prosedur kesehatan yang ketat," ujarnya.

Terkait pemulihan, ia menambahkan situasi dan analisa akan berbeda jika vaksin virus corona sudah ditemukan.

"Saat ini kami sudah lakukan koordinasi cukup baik dengan pihak hotel dan destinasi wisata. Kita berharap ada penyesuaian harga dari destinasi dan hotel juga. Hal ini agar supaya harganya menjadi kompetitif," terangnya.

Pemerintah berupaya siapkan industri pariwisata

Sementara itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) juga sudah berupaya mempersiapkan industri pariwisata agar tetap optimis dan bersiap menghadapi proyeksi lonjakan kinerja pada 2021.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengatakan pihaknya telah merealokasi anggaran dan menerapkan program khusus selama masa tanggap darurat Covid-19 agar sektor parekraf termitigasi.

"Presiden mengarahkan bahwa kita akan melakukan program perlindungan sosial bagi para pelaku wisata dan Kemenparekraf merealokasi anggaran Rp500 miliar, ini potensinya akan dikembangkan terus,” kata Wishnutama, Kamis (16/4/2020).

Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara intensif sebagai salah satu upaya untuk dapat memberikan berbagai bantuan terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.