Sekjen PHRI: Berikan BLT Tenaga Kerja jika PSBB Total Diterapkan Lagi

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memberikan bantuan langsung tunai (BLT) terhadap tenaga kerja terdampak.

Pernyataan itu ia sampaikan menanggapi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti semula di Jakarta yang rencananya akan kembali diberlakukan mulai Senin (14/9/2020).

"Boleh saja melakukan PSBB atau membatasi lagi, tetapi tolong dipikirkan. Pertama adalah soal tenaga kerja. Berikan BLT kepada tenaga kerja ini selama di-PSBB-kan," kata Maulana saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/9/2020).

Untuk itu, ia menekankan agar pemerintah tidak hanya memberikan BLT kepada penduduk miskin.

Bukan tanpa alasan, menurut dia, pemerintah masih memakai data penduduk miskin sebelum Covid-19.

"Saat Covid-19, penduduk miskinnya pasti bertambah, karena banyak tenaga kerja yang tidak menerima gaji lagi. Dan mereka tidak serta merta punya uang tabungan. Ini sudah enam bulan lebih mereka harus keluar uang, tetapi enggak ada gaji atau pendapatan," ujar Maulana.

Meski PSBB direncanakan berlaku mulai Senin besok, (14/9/2020), ia menilai seharusnya Pemprov DKI bisa mengambil keputusan PSBB, jika sudah memberikan BLT kepada tenaga kerja.

Soal BLT itu pun, kata dia, masih banyak menemukan kendala dalam pengiriman. Ia melihat masih banyak orang yang seharusnya menerima BLT, tetapi tidak menerimanya.

Selain tenaga kerja, bantu juga para pengusahanya

Setelah membantu para tenaga kerja dengan BLT, sambung Maulana, seharusnya Pemprov juga memberikan bantuan kepada para pengusaha hotel dan restoran yang terdampak.

Itu karena selama ini pengusaha hotel dan restoran masih harus membayar pajak, sekalipun usahanya tak berjalan.

"Lha iya, PBB, Pajak reklame, STNK, semua ditarik yang gede-gede itu. Ini kan gak bisa hidup kami. Jadi berani enggak pemerintah melakukan itu, jadi enggak cuma membatasi orang aja," ujar Maulana.

PSBB Jakarta akan berdampak luas di daerah

Meski PSBB hanya diberlakukan di Jakarta, Maulana berpendapat bahwa dampaknya juga akan dirasakan daerah lain.

Ia mengatakan bahwa dampak dari PSBB Jakarta akan memengaruhi lebih dari 400 sampai 500 kabupaten/kota di daerah.

"Karena lintas koordinasi pusat itu kan jadi terhenti gara-gara kebijakan pemerintah provinsi. Ini kan jadi Jakarta seperti terlalu digampangin tanpa melihat efek kepada daerah secara nasional," ujar Maulana.

Oleh karena itu, ia menegaskan Pemprov harusnya lebih bijak dalam memutuskan akan memberlakukan kembali PSBB Jakarta.

Jika tetap dilaksanakan kembali, sekali lagi ia mengatakan agar Pemprov bisa memberikan bantuan kepada tenaga kerja dan pengusaha hotel dan restoran, maupun sektor pariwisata lainnya yang terdampak.

"Imbasnya besar lho, tapi kalau bisa meringankan beban pelaku usaha, baik itu diatur kewajiban terhadap perbankan, dan masalah pajaknya, baru putuskan (PSBB). Artinya kan pemerintah sudah sanggup," sambung Maulana.