4 Bantuan Pemerintah yang Diharapkan PHRI untuk Hadapi PPKM Jilid 2

KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia akan memperpanjang periode pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada 26 Januari-8 Februari 2021.

Perpanjangan PPKM tersebut menuai sejumlah pendapat dari pelaku industri pariwisata termasuk Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Ketua PHRI Yogyakarta Deddy Pranowo Ernowo mengatakan, pihaknya butuh solusi dari pemerintah. Sebab, perpanjangan PPKM memberi dampak yang cukup parah terhadap tingkat okupansi hotel di Yogyakarta.

“Dari gambaran kemarin saja, itu akan memperparah bukan hanya okupansi tapi juga kemampuan hotel dan restoran untuk bertahan, kalau tanpa ada intervensi atau solusi dari pemerintah,” ungkapnya kepada Kompas.com, Jumat (22/1/2021).

Lantas, apa saja bantuan pemerintah yang tidak hanya diharapkan oleh PHRI untuk menghadapi PPKM jilid II? Berikut telah Kompas.com rangkum, Sabtu (23/1/2021):

• Relaksasi tagihan

Salah satu bantuan yang dapat diberikan oleh pemerintah adalah relaksasi tagihan PLN, BPJS, serta pajak lainnya.

Deddy mengungkapkan, selama ini para pengusaha masih harus membayar tagihan-tagihan tersebut. Menurutnya, kesehatan dan ekonomi harus berjalan beriringan.

• Kerja sama dengan para pengusaha

Sementara itu, Ketua PHRI Jawa Barat Herman Mukhtar menuturkan bahwa pemerintah bisa bekerja sama dengan para pengusaha untuk sama-sama mencari program yang bisa dilakukan untuk meringankan dampak PPKM.

“Pengusaha itu sudah porak poranda. Sudah terkapar betul, duitnya sudah habis ini. Mau melakukan pemulihan di sektor usahanya sudah enggak bisa,” tuturnya kepada Kompas.com, Jumat.

• Penambahan dana stimulus

Senada dengan Deddy, Herman pun setuju bahwa pemerintah dapat melakukan relaksasi kepada para pelaku usaha pariwisata.

Kendati demikian, dia juga berharap agar pemerintah turut memperhatikan dan meningkatkan dana bantuan sosial.

Herman melanjutkan, terkait pendapatan, saat ini semakin banyak hotel di Jawa Barat mendaftar jadi hotel untuk tempat isolasi mandiri pasian OTG (orang tanpa gejala) Covid-19.

“Dulu enggak ada yang mau (jadi hotel isolasi). Sekarang banyak yang minta. Karena enggak ada (cashflow) sama sekali. Itu kan dibayar sama pemerintah kamarnya,” ujarnya.

Sejauh ini, tercatat sudah ada 27 hotel yang mendaftar melalui PHRI Jawa Barat. Namun, hingga kini program tersebut belum memberi terlalu banyak kepastian.

Belum banyak hotel yang sudah dioperasionalkan menjadi lokasi isolasi pasien OTG di Jawa Barat. Beberapa baru ada di Depok, Bekasi, Bogor, dan Bandung.

• Kebijakan perbankan

Selain PHRI, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Yogyakarta Singgih Raharjo juga buka suara terkait harapan kepada pemerintah tentang penanganan dampak dari PPKM yang diperpanjang.

Mengutip Kompas.com, Jumat, dia menuturkan bahwa pihaknya berharap pemerintah dapat memberi stimulus kepada para pelaku industri pariwisata.

“Stimulus tidak harus berwujud fresh money, tapi kebijakan-kebijakan, misal restrukturasi perbankan, kredit yang jatuh tempo apakah bisa jadwal ulang. Ini yang diharapkan,” ujar Singgih.

Dampak PPKM yang dialami pelaku pariwisata

Kondisi industri pariwisata—dalam hal ini perhotelan—terbilang cukup terpuruk akibat pandemi Covid-19 yang sudah melanda Indonesia hampir satu tahun, serta penerapan PPKM jilid I pada 11-25 Januari.

Untuk Yogyakarta sendiri, Deddy mengungkapkan, selama PPKM jilid I pihaknya mencatat tingkat okupansi rata-rata hotel di sana adalah 13,5 persen.

Menurutnya, jumlah tersebut cukup mengenaskan terlebih karena menurun lagi dari pencapaian okupansi pada periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2020/2021.

“Nataru kemarin kita targetnya 70 persen, ternyata hanya 18,5 persen okupansinya. Ini makin menurun dan menyebabkan beberapa hotel dan restoran goyah,” ucapnya.

Dari sekitar 400 hotel dan restoran yang menjadi anggota PHRI di Yogyakarta, sekitar 170 hotel dan restoran masih bisa bertahan dengan susah payah.

Sementara itu, sekitar 200 hotel dan restoran sudah dalam kondisi yang hampir mati. Sekitar 30 hotel dan restoran lainnya bahkan sudah benar-benar mati karena tidak sanggup bertahan di tengah pandemi.

Di Bali, Wakil Ketua Umum DPP Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) I Made Ramia Adnyana mengatakan, hotel-hotel di Bali kembali menjual paket staycation untuk longstay dengan harga dan waktu fleksibel.

Tidak hanya itu, mereka juga melakukan strategi lain seperti penjualan voucer hotel yang dapat digunakan secara fleksibel.

“Bagi mereka yang sudah mendapat bantuan hibah, mungkin bisa bertahan. Tapi bagi yang tidak mendapat bantuan hibah dari pemerintah, maka ini akan makin berat ya buat pengusaha untuk bisa bertahan,” kata Made mengutip Kompas.com, Jumat.

Dia menambahkan, pengusaha sudah mulai kebingungan mencari alternatif bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang cukup untuk menutupi biaya operasional sehari-hari.

Dari sisi okupansi, Made mengungkapkan, sekarang okupansi hotel di Bali mencapai single digit dan kamar yang terisi hanya tiga, lima, atau enam kamar saja.

Selanjutnya, kondisi perhotelan di Jawa Barat pun tidak terlalu baik. Tingkat okupansi hotel selama PPKM jilid I hanya mencapai 7-10 persen saja.