Syarat Perjalanan Tak Perlu Tes Covid-19, Ini Kata Pelaku Industri Pariwisata

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelonggaran aturan perjalanan dalam dan luar negeri yang belum lama ini diumumkan Presiden Joko Widodo disambut hangat oleh para pelaku industri pariwisata Indonesia.

ASITA (Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies) dan ASTINDO (Asosiasi Travel Agent Indonesia), misalnya, langkah ini menjadi angin segar bagi para pelaku industri pariwisata tanah air.

"Kelonggaran-kelonggaran yang ditetapkan pemerintah baik penghapusan tes antigen dan PCR untuk para pelaku perjalanan menjadi angin segar buat kami," ujar Ketua Umum DPP Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO), Pauline Suharno, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (18/05/2022).

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP ASITA, Budijanto Ardiansjah.

Menurutnya, angin segar tak hanya dirasakan oleh para pelaku bisnis pariwisata yang mendatangkan wisatawan mancanegara, tetapi juga membuat perjalanan dalam negeri para wisatawan domestik menjadi lebih fleksibel.

"Ini tentu saja membangkitkan kembali bisnis pariwisata di Indonesia," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu.

Sejalan dengan relaksasi ini, ASTINDO berharap kapasitas dan frekuensi penerbangan bisa ikut bertambah.

Menurutnya, maskapai saat ini masih membatasi penerbangan karena berbagai faktor. Ini termasuk kekurangan staf dan armada.

"Kami berharap juga tentunya akan ada peningkatan-peningkatan kapasitas dan frekuensi penerbangan, sehingga masyarakat yang ingin bepergian bisa tertampung," ujar Pauline.

Di samping itu, pemerintah juga dinilai perlu mengkaji ulang penerapan permohonan visa bagi wisatawan mancanegara, seperti yang dilakukan negara-negara tetangga.

Adapun saat ini, subyek Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata (VKSKKW) berjumlah 60 negara. Masih banyak negara di luar daftar tersebut yang belum terakomodasi.

Selain itu, tarif permohonan visa juga menurutnya perlu dikaji ulang karena masih dinilai terlalu tinggi. Belum lagi jika agen-agen wisata menambah biaya permohonan visa.

Padahal, kata Pauline, beberapa negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, menerapkan bebas visa bagi banyak negara.

"Harga resminya (permohonan visa) saja Rp 2 juta dan masih banyak agen-agen visa yang menerapkan harga dua kali lipat, tentunya ini akan membuat indonesia kurang bisa bersaing terutama di wilayah ASEAN," tutur Pauline.