Digital Visa Nomad Jadi PR Pemerintah dan Masuk Daftar Prioritas

KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyampaikan terkait penerapan visa digital nomad yang masih dalam tahap pembahasan dan menjadi pekerjaan rumah antarkementerian.

"Ini PR buat kita, bahwa ini on top of priority list. Tadi baru saja dibahas agar ada progress signifikan," kata Sandiaga dalam Weekly Press Briefing secara online, Senin (25/7/2022).

Namun, sambung dia, sesuai komunikasi bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, keputusan pemberlakuan maupun pembatalan visa digital nomad itu ada di tatanan rapat koordinasi (rakor) antarmenteri.

Adapun visa digital nomad ini rencananya akan diberikan bagi warga negara asing (WNA) yang ingin bekerja sembari liburan di Indonesia, sehubungan dengan fenomena work from anywhere di seluruh dunia.

• Daftar Pintu Masuk Luar Negeri, Tak Semua Layani Visa On Arrival
• Visa Digital Nomad Masuk Tahap Akhir Pembahasan
• Berapa Biaya Visa ke Korea Selatan?
• Indonesia dan Ukraina Sepakati Bebas Visa Kunjungan

Visa yang dibuat guna merespon arus digitalisasi dan pola perilaku pekerja jarak jauh (remote worker), tersebut rencananya akan berlaku selama lima tahun.

Sebagaimana diberitakan Kompas.com, Selasa (28/6/2022), dari hasil survei terkait digital nomad ini, Sandiaga menjelaskan tercatat sebanyak 95 persen yang menunjuk Indonesia khususnya Bali sebagai destinasi pertama bagi remote worker.

Sandiaga menuturkan, kebijakan visa digital nomad juga selaras guna mendukung tercapainya target 1,5 juta wisatawan mancanegara untuk berwisata di Bali.

Dia juga berharap kualitas kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali bisa mencapai antara 50 hingga 60 persen, dengan length of stay (lama tinggal) yang lebih panjang dan quality of spending (jumlah belanja) yang semakin tinggi.