Polemik Pelari Asing Belum Terima Hadiah di IIM 2022 Bisa Coreng Pariwisata

KOMPAS.com - Belakangan ini ramai dibincangkan tentang pelari asal Australia, Jack Ahearn yang belum menerima hadiah juara Indonesia International Marathon 2022 kategori Foreign Runners.

Dikutip dari Kompas.com, melalui unggahan di Instagram, Jack sempat mengatakan belum menerima hadiah uang dari perhelatan yang diselenggarakan pada 26 Juni lalu. Hal ini pun sempat mengundang polemik.

Baru kemudian, pada unggahan berikutnya, ia memberikan klarifikasi bahwa sudah menerima uang hadiah sebsar Rp 50 juta (dari seharusnya Rp 150 juta seperti yang tertulis di piagam juara) dari KONI pada tanggal 24 Agustus 2022.

Ia menambahkan, sisa uang hadiah sebesar Rp 100 juta bukan menjadi tanggung jawab KONI, melainkan tanggung jawab promotor penyelenggara lomba.

"Kesalahan saya tidak menerima hadiah datang dari promotor perlombaan ini. Itu bukan salah KONI, manajemen IMM (Indonesia International Marathon (IMM) atau segala sponsor yang terlibat dalam perlombaan," ujar Ahearn sambil menyampaikan permintaan maaf melalui Instagram Story miliknya, dikutip dari Kompas.com. 

Bisa coreng citra pariwisata Indonesia

Menanggapi hal tersebut, Pengamat pariwisata Universitas Jenderal Soedirman, Chusmeru  berharap polemik yang terjadi terkait pelari asing tersebut bisa segera diselesaikan oleh pihak terkait.

Sebab, jika dibiarkan berlarut berpotensi mencoreng citra pariwisata tanah air.

"Jika kasus tersebut benar terjadi, tentu akan sangat mencoreng citra pariwisata Indonesia. Oleh sebab itu, pihak penyelenggara dan KONI harus segera menuntaskan masalah ini. Jika perlu Menparekraf Sandiaga Uno perlu turun tangan," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (01/09/2022).

Chusmeru mengungkapkan sejumlah alasannya. Salah satunya adalah karena lomba lari tersebut membawa nama negara Indonesia. Selain itu, Indonesia juga tengah fokus menggarap sport tourism atau wisata olahraga.

"Padahal ajang lomba lari adalah bagian dari sport tourism yang potensial mengundang wisatawan domestik dan mancanegara," jelas Chusmeru. 

Pelibatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, misalnya, menurutnya dapat membuat penyelenggaraan kompetisi-kompetisi internasional tersebut menjadi lebih profesional.

Berdampak pada pasar wisata Indonesia di luar negeri

Tak hanya untuk pariwisata di Indonesia, Chusmeru menilai masalah sejenis juga berpotensi merusak pasar wisata tanah air di mata dunia.

Sebab, Bali yang merupakan lokasi penyelenggaraan kompetisi tersebut merupakan barometer pariwisata Indonesia di kancah internasional.

"Sangat disayangkan jika event internasional itu dinodai oleh kasus semacam itu," kata Chusmeru.

Apalagi, lanjut dia, yang tertimpa kasus tersebut merupakan Warga Negara Asing (WNA). Dikhawatirkan, kepercayaan atlet-atlet internasional terhadap ajang olahraga yang diselenggarakan Indonesia ikut menurun.

"Apalagi, pelari tersebut sudah mengunggah kasus itu di media sosialnya. Tentu akan segera menyebar ke berbagai penjuru dunia," tambahnya.

Oleh sebab itu, ia mengatakan pemerintah, khususnya Kemenparekraf, bisa segera menyelesaikan persoalan tersebut untuk menjaga citra pariwisata Indonesia, terutama dalam hal sport tourism yang kini sedang digalakkan. 

"Pemerintah, dalam hal ini Kemenparekraf harus segera mengambil alih kasus ini agar citra buruk pariwisata lewat ajang sport tourism bisa segera dipulihkan," pungkasnya.