Ada Ancaman Resesi, Kenaikan Tarif TN Komodo Dikaji Ulang

KOMPAS.com - Kenaikan tarif Taman Nasional Komodo (TN Komodo) atau tarif konservasi bakal dikaji ulang, mengingat adanya ancaman resesi pada 2023.

Hal ini mempertimbangkan kekuatan ekonomi pasar sekaligus menjaga agar wisatawan tetap datang ke destinasi yang berada di Nusa Tenggara Timur (NTT) itu.

"Karena ada ancaman resesi tahun depan, ancaman perlambatan ekonomi, ini harus kita antisipasi. Jangan sampai memengaruji kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo," ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno dalam Weekly Press Briefing secara hybrid, Senin (31/10/2022).

Apalagi, Sandiaga juga menerima laporan bahwa belum ada pemesanan paket wisata ke Pulau Komodo dan Pulau Padar (dua lokasi yang terimbas tarif baru), setelah 1 Januari 2023.

Para calon wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, cenderung menunggu keputusan pasti dari pemerintah terkait tarif masuknya.

Meskipun masih ada waktu dua bulan hingga Januari 2023 untuk berdialog, namun pemerintah ingin memastikan tarif yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan ekonomi calon wisatawan.

"Opsi ini atau opsional ini harus dikaji dan disosialisasikan," tuturnya.

"Kami akan diskusikan juga dengan teman-teman di KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) maupun Pemda dan pengelola Taman Nasional Komodo."

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), Shana Fatina mengatakan, masukan tentang danya opsi konstribusi konservasi disampaikan oleh pihak asosiasi dan para pelaku usaha selama dialog dilaksanakan.

"Mereka merekomendasikan kalau bisa dibuat opsional sehingga kita bisa bangkit dulu, pulih dari pandemi."

"Tidak menutup kemungkinan buat teman-teman yang ingin berkontribusi pada konservasi juga tetap difasilitasi dengan kegiatan, tapi tidak bersifat wajib," kata Shana.

Untuk diketahui, sebelumnya ada rencana memberlakukan tarif masuk Rp 3,75 juta untuk pengunjung Pulau Komodo dan Pulau Padar per Agustus 2022.

Rencana ini sempat menuai polemik, termasuk reaksi protes dari pelaku wisata setempat.

Untuk itu, rencana kenaikan tarif masuk tersebut dinyatakan ditunda hingga 1 Januari 2023.

Presiden Joko Widodo kemudian meminta kementerian/lembaga terkait untuk berdialog terlebih dahulu dengan pemangku kepentingan terkait rencana tersebut.