PT Pelni Cabang Batam Tambah Kapal untuk Pemudik Tujuan Batam

BATAM, KOMPAS.com - Antusias masyarakat untuk melakukan mudik pada Lebaran tahun ini terbilang tinggi.

Itu terlihat dari jumlah pembelian tiket kapal Pelni Batam. Bahkan untuk tanggal 17, 18, dan 19 April 2023, tiket pelni tujuan Batam-Belawan sudah habis terjual

"Benar untuk kuota reguler sudah habis," kata Kepala Pelni Cabang Batam T Muhammad Iqbal ditemui di Pelni Cabang Batan, Kamis (6/3/2023).

Iqbal menyebutkan bahwa untuk mengantisipasi lonjakan pemudik di saat Hari Raya Lebaran nanti, pihak Pelni sendiri telah menambah frekuensi keberangkatan KM Kelud.

Upaya lain adalah melakukan penambahan Kapal KM Dorolonda yang akan beroperasional mulai H-7 Lebaran nanti.

Sementara itu mulai H-7, KM Kelud dan Dorolonda tidak melayani Batam-Jakarta dan hanya fokus satu rute yakni Batam-Belawan dan Belawan- Batam. 

"Jadi nanti dua kapal ini akan melayani satu rute setiap hari, " terang Iqbal.

Syarat mudik Lebaran naik kapal

Untuk persyaratan perjalanan, Iqbal mengatakan bahwa pihaknya masih menyesuaikan Surat Edaran Kemenhub Nomor 83 Tahun 2022, yakni penumpang baru vaksin dosis kedua tetap harus melampirkan hasil pemeriksaan rapid antigen atau swab PCR.

Sementara bagi yang sudah mendapatkan dosis tiga, penumpang tak perlu lagi melampirkan pemeriksaan antigen.

"Masih sesuai surat edaran tersebut. Penumpang juga wajib mendownload aplikasi peduli lindungi, terang Iqbal.

Untuk penjualan tiket saat ini, pihaknya masih menunggu petunjuk dari Kementerian Perhubungan untuk kedua kapal yang telah disiapkan, yakni KM Kelud dan KM Dotolonda.

"Untuk calon pemudik, hendaklah membeli tiket di konter-konter resmi milik Pelni yang ada di Kantor Cabang Batam dan agen resmi Pelni, dan hindari beli tiket dengan calo," tegas Iqbal

Iqbal menambahkan pembelian tiket yang dilakukan melalui calo atau selain melalui Channel resmi berpotensi mendapatkan tiket palsu dan diluar tanggung jawab PT Pelni.

"Menjual Tiket Palsu dapat dikenakan Sanksi Pidana sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku," pungkas Iqbal.