Larangan Mendaki di Gunung Bali, Pengamat: Tempat Suci sejak Dulu

KOMPAS.com - Rencana pelarangan aktivitas wisata dan pendakian di gunung-gunung di Bali dikabarkan akan dibuat menjadi peraturan daerah (perda). 

Menurut Guru Besar Ilmu Pariwisata Universitas Udayana Profesor I Gde Pitana, sebenarnya gunung sejak awal merupakan tempat yang sakral atau disucikan sehingga tidak aneh jika diterapkan aturan untuk menjaganya dari perilaku-perilaku yang dinilai merusak. 

• Larangan Mendaki Gunung di Bali Akan Dibuat Jadi Perda
• Larangan Mendaki Gunung di Bali, Menparekraf: Sedang Diklarifikasi

"Larangan untuk mendaki atau lebih tepatnya pemberlakuan peraturan yang ketat untuk pendaki bukanlah hal yang baru, dan bukanlah unik di Bali," kata Pitana saat dihubungi Kompas.com, Rabu (7/6/2023). 

Ia menjelaskan, pariwisata yang dikembangkan terutama di Bali adalah pariwisata yang berwawasan budaya. Hal itu berarti menghargai budaya lokal, nilai-nilai kearifan lokal, etika lokal, dan terutama nilai-nilai yang terkait dengan keagamaan.

Namun, masyarakat Bali melihat adanya wisatawan-wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara, yang perilakunya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tadi. 

"Oleh karena itu, maka perlu dilakukan pengaturan atau pencegahan jangan sampai ada kesan bahwa Bali itu serba boleh menjual apa saja, kemudian berlaku boleh berbuat apa saja di Bali," ujarnya.

Pengamat pariwisata ini menjelaskan, wisatawan perlu mengetahui bahwa dalam sistem kepercayaan umat Hindu di Bali beberapa tempat, antara lain gunung, bukit, mata air, dan danau, disakralkan atau disucikan.

"Kalau kamu pergi ke Bali, maka akan bisa membuktikan bahwa setiap puncak bukit atau setiap puncak gunung pasti ada puranya, sebagai tempat suci orang Hindu di Bali," tutur dia.

Lebih lanjut, kata Pitana, sayangnya banyak pendaki yang tidak mengikuti kaidah-kaidah keagamaan yang ada di Bali.

Dengan demikian, ia sebagai seorang sulinggih (pendeta atau orang suci) yang ada di Bali bersama-sama dengan para sulinggih lainnya berkumpul untuk membahas cara menjaga tempat tersebut.

"Kami para pendeta kumpul, (membicarakan) bagaimana caranya biar kita atur jangan sampai ini dan begini karena gunung adalah tempat suci, demikian pula pura," tutur Pitana.

Menurutnya, sama seperti di agama lain, ada aturan dan etika saat seseorang masuk kawasan suci atau tempat ibadah.

"Jadi larangan atau pengaturan tempat ini bukan khas Bali, tapi berlaku umum sebenarnya," kata Pitana. 

Namun, ia menyampaikan bahwa selama ini penduduk Bali dinilai terlalu permisif, terlalu terbuka atau sangat mengizinkan. Ternyata, banyak wisatawan yang akhirnya tidak disiplin. 

"Cuma selama ini kami di Bali sangat permisif, sangat welcome. Tetapi ketika kami welcome, ternyata terlalu banyak hal-hal yang sungguh menyakiti hati kami, melecehkan," lanjutnya.

Beberapa perilaku tersebut, misalnya menaiki atau memanjat tempat suci dan membuang air di mata air suci.

Oleh karena itu, ia berpendapat agar tidak terus berlarut-larut sehingga kebablasan, masyarakat Bali dan pemerintah provinsi Bali berusaha menghentikannya dengan cara membuat aturan yang ketat. 

Ia menjelaskan, aturan ini juga sudah diatur dalam etik pariwisata dunia yang menekankan pariwisata yg beretika, berkelanjutan, dan menghormati budaya lokal.

Pitana memperkirakan, pendakian gunung di Bali tidak akan dilarang sepenuhnya, meskipun akan diperketat. 

Ia menyampaikan, pendaki ataupun wisatawan masih akan bisa mendaki gunung di Bali dengan syarat-syarat yang ketat.

"Dalam pembicaraan memang gunung itu diatur penggunaannya karena suci, tidak boleh sembarang orang menaiki. Jadi boleh enggak dinaiki? Boleh, tapi dengan syarat-syarat yang ketat," jelas dia. 

• 10 Wisata Tersembunyi di Ubud, Ada Pura hingga Museum
• Main ke Oculus Bali, Bisa Foto Berlatar Danau dan Gunung Batur

Beberapa aturannya ke depan, kata Pitana, salah satunya pendaki harus diantar oleh pemandu yang mengerti soal budaya lokal.

"Jadi apakah saya setuju? Saya sangat setuju. Ini juga bukan hanya berlaku untuk gunung, orang masuk ke Bali pun harus betul-betul mengikuti dan menghargai nilai-nilai yang berlaku secara lokal," pungkasnya.