Jepang Akan Luncurkan Visa Digital Nomad pada Maret 2024

KOMPAS.com - Pemerintah Jepang berencana meluncurkan visa untuk digital nomad pada akhir Maret 2024. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan konsumsi. 

"(Digital nomad) dapat menjadi sumber inovasi. Saat banyak negara berupaya menarik mereka, kami berharap mereka juga bisa bekerja di Jepang," tutur Menteri Kehakiman Jepang, Ryuji Koizumi, dikutip dari Kyodo News, Sabtu (3/2/2024).

• Kenapa Orang Jepang Bisa Stres Duduk Bersebelahan dengan Orang Asing?
• Daftar Negara dengan Paspor Terkuat di Dunia 2024, Ada Jepang dan Singapura

Sebagai informasi, digital nomad adalah pekerja asing jarak jauh. Mereka bisa bekerja di suatu negara, namun tinggal di negara lain seiring berkembangnya teknologi.

Pelaku perjalanan asing yang ikut program digital nomad nantinya bisa tinggal di Jepang hingga enam bulan, menurut Badan Layanan Imigrasi Jepang.

Durasi tersebut lebih lama dibanding pemegang visa wisatawan jangka pendek yang hanya bisa tinggal selama 90 hari. 

Dilansir dari Japan Times, pekerja wiraswasta (self-employed) juga bisa mengikuti program ini. 

Para digital nomad tersebut nantinya bisa bekerja dari wilayah mana pun di Negeri Sakura, tanpa harus dipekerjakan di negara tersebut. Mereka juga bisa membawa serta pasangan dan anak.

Akan tetapi, pemegang visa digital nomad tidak akan menerima kartu penduduk (residence card) atau sertifikat penduduk (residence certificate). 

Visa ini direncanakan tidak bisa diperbarui sehingga para pelaku perjalanan asing harus melakukan pengajuan kembali. 

Adapun pengajuan kembali dapat dilakukan pada enam bulan setelah mereka meninggalkan Jepang. 

Terdapat sejumlah syarat bagi pelaku perjalanan asing yang ingin ikut program digital nomad di Jepang.

Salah satunya, mereka harus memiliki pendapatan tahunan lebih dari 10 juta yen (sekitar Rp 1,06 miliar).

Tidak hanya itu, mereka juga merupakan penduduk di salah satu dari 49 negara bebas visa yang memiliki perjanjian pajak dengan Jepang. Negara-negara tersebut, antara lain Amerika Serikat, Australia, dan Singapura.

Pemerintah Jepang pun akan meminta pendapat penduduk soal program digital nomad ini pada Sabtu (3/2/2024).